CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Panggung politik tanah air mencatatkan peristiwa bersejarah pada Rabu (11/11/2026). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi RI-2.
Keputusan mundur tersebut merupakan puncak dari rentetan sengketa legalitas berkas pencalonan di ranah peradilan hingga eskalasi politik di Senayan.
Dilansir dari radarsolo.jawapos.com, surat pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu dikabarkan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026)
Betul (Gibran mundur)," kata Budi Arie.
Bagaimana polemik administratif Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara SMA ini bisa bergulir kencang hingga memaksa Gibran menanggalkan kursi RI-2?
*1. Titik Awal Sengketa: Gugatan di Mahkamah Konstitusi (September–Oktober 2026)*
Polemik keabsahan berkas pendidikan Gibran mencuat kembali ke ruang publik saat Denny Indrayana bersama 11 pemohon mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 10 September 2026.
Pemohon tersebut termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Partai Ummat.
Fokus gugatan menyasar ke pemenuhan kualifikasi minimal setara SMA sederajat sesuai Pasal 169 huruf r UU Pemilu.
Pemohon menyoroti penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 oleh Ditjen Dikdasmen Kemendikbud yang menyetarakan kelulusan Gibran di UTS Insearch Australia dengan SMK di Indonesia
Proses terbitnya suket yang dinilai instan (kurang dari 24 jam) dipersoalkan
Pada sidang 6 Oktober 2026, MK memutuskan permohonan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Serta menegaskan pembatalan jabatan lewat sengketa pilpres tidak lagi tepat mengingat Gibran sudah disumpah pada 20 Oktober 2024.
Kendati demikian, dalam bagian pertimbangan hukumnya, majelis hakim MK menyinggung catatan penting.
Yakni MK tidak menemukan bukti otentik ijazah formal luar negeri yang menjadi fondasi dasar penyetaraan SMA tersebut.
*2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (30 Oktober 2026)*
Isu yang sempat mereda itu mendadak meledak menjadi bola salju usai Mahkamah Agung (MA) mengetuk palu perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026).
Perkara sengketa tata usaha negara ini diajukan oleh H.M. Subhan Palal melawan Kemendikdasmen.
MA mengabulkan gugatan kasasi tersebut secara menyeluruh, membatalkan putusan peradilan tingkat pertama dan banding, serta menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
MA turut memerintahkan kementerian terkait menarik serta memusnahkan suket penyetaraan pendidikan Gibran tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, vonis MA tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan berlaku surut (ex tunc) sejak diterbitkan pada Agustus 2019.
Yusril juga memaparkan bahwa putusan kasasi tersebut tidak lagi membuka celah peninjauan kembali (PK) bagi pihak ketiga.
Sehingga status pembatalan suket bersifat final secara administratif.
Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Menko Yusril, Selasa (10/11/2026).
*3. Wacana Pemakzulan Menguat (Awal November 2026)*
Hancurnya keabsahan suket lewat vonis MA langsung menjadi amunisi politik di Senayan.
Pembicaraan di parlemen bergeser dari sekadar hak angket menuju instrumen pemakzulan tertinggi.
Yakni Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagaimana termaktub dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3 jo. Pasal 7A UUD 1945.
Anggota dewan lintas fraksi, mulai dari PKB, PDIP, hingga Golkar, menilai batalnya suket secara hukum memicu konsekuensi serius.
Bahwa Gibran dianggap tidak lagi memenuhi syarat formil konstitusional sebagai penyelenggara negara saat penetapan pasangan calon.
Pada Selasa (10/11/2026), DPR RI menggelar Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II yang dihadiri 414 legislator.
Kendati Ketua DPR Puan Maharani sempat mengimbau publik untuk menahan spekulasi, tanda tangan anggota dewan kian agresif.
*4. Diskusi 2,5 Jam di Istana dan Opsi Bertarung di PTUN (10 November 2026)*
Di hari yang sama dengan rapat paripurna DPR, Selasa (10/11/2026), Gibran menggelar pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam di Kompleks Istana Kepresidenan.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap, dalam obrolan tersebut, Gibran telah menyatakan niatan untuk mundur dari kursi Wapres demi meredam gejolak politik.
Presiden Prabowo, yang disebut Gibran telah ia anggap seperti ayahnya sendiri, mendengarkan rencana itu, sembari menyarankan Gibran untuk tetap membuktikan keabsahan rekam jejak pendidikannya lewat jalur peradilan independen.
Petang harinya di Istana Wapres, Gibran menyatakan siap bertarung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan membeberkan riwayat studi lengkap dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
*5. 120 Anggota DPR Tanda Tangani Pengajuan HMP (11 November 2026)*
Eskalasi mencapai titik didih pada Rabu siang (11/11/2026).
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani berkas pengajuan HMP atas dugaan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Dukungan 120 tanda tangan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tersebut meliputi:
Fraksi PKS: 28 anggota
Fraksi Partai NasDem: 19 anggota
Fraksi PKB: 18 anggota
Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota
Fraksi PDIP: 14 anggota
Fraksi Partai Golkar: 11 anggota
Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota
Fraksi PAN: 1 anggota
Melihat gelombang dukungan politik di parlemen yang sudah mengantongi kuorum usulan formal, jalur pemakzulan (impeachment) di Senayan menjadi ancaman nyata yang tak terelakkan.
*6.Gibran Putuskan Mundur (11 November 2026)*
Gibran akhirnya memutuskan untuk mundur dari kursi Wapres.
Berdasarkan informasi, surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada Presiden Prabowodi di Lanud Halim Perdanakusuma.
Langkah mundur ini menutup masa jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden ke-14 RI, yang diembannya selama 2 tahun.(*)