CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA– Larangan pendirian tempat ibadah hingga sejumlah aksi kelompok masyarakat yang sering membubarkan orang beribadah mulai membuat gerah.
Apalagi pemerintah terkesan menutup mata dan membiarkan aksi yang menganggu kebebasan beribadah ini sering berulang, tanpa ada penegakan hukum yang jelas.
Menyikapi kondisi ini, suara kritis terhadap pemerintah kini turut datang dari kalangan gereja di Indonesia.
Seperti dilansir Antara, sejumlah pendeta dan organisasi keagamaan menyampaikan keprihatinan terkait persoalan keadilan, kebebasan beribadah, serta perlindungan hak masyarakat.
Salah satu suara tersebut datang dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).
Organisasi ini beberapa kali menyoroti persoalan kebebasan beragama, termasuk penyegelan tempat ibadah POUK Tesalonika di Teluknaga, Tangerang, pada 3 April 2026.
PGI menilai hak masyarakat untuk menjalankan ibadah harus dilindungi dan tidak boleh diabaikan karena persoalan administratif.
Negara juga dinilai memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.
Sorotan kembali muncul setelah pembubaran ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Rajeg, Tangerang, pada 20 September 2026.
Peristiwa tersebut memicu desakan agar pemerintah dan aparat menindaklanjuti kasus secara profesional serta transparan.
Bagi kalangan gereja, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kehidupan umat beragama, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menegakkan hak asasi manusia.
Pesan yang disuarakan juga mengingatkan bahwa pemimpin harus terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
Dalam kehidupan demokrasi, kekuasaan bukan alasan untuk mengabaikan suara publik.
Kritik dari mimbar gereja tersebut menjadi pengingat bahwa keadilan, kebebasan, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara merupakan tanggung jawab bersama. (*)