Tuntutan 22 Tahun Berujung Aksi, Suku Sibri Ungkap Empat Dasar Hukum Dilakukan Pemalangan 

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - ​Aksi pemalangan adat yang dilakukan oleh Keluarga Besar Suku Sibri di Jalan Raya Holtekamp tidak dilakukan tanpa dasar.

Berdasarkan spanduk besar yang dibentangkan di lokasi pemalangan, massa dengan tegas membeberkan empat poin dokumen historis yang menjadi landasan aksi protes mereka terhadap pemerintah.

​Spanduk berlatar merah dan putih tersebut memuat keterangan resmi bertuliskan "PEMALANGAN ADAT: JALAN INI DI PALANG OLEH PEMILIK TANAH SUKU SIBRI".  Di bawahnya, tertera empat dasar hukum penagihan utang ganti rugi lahan yang telah mangkrak selama bertahun-tahun diantaranya:

Pertama, ​Surat Pernyataan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura 2004 tentang Ganti Rugi Jalan Holtekamp kepada Suku Sibri. Kedua, ​Surat Pengakuan Utang Jalan Holtekamp tahun 2006 oleh Pemerintah kepada Suku Sibri.

Kemudian yang ketiga, ​Surat Pengakuan Utang Jalan Holtekamp tahun 2008 oleh Pemerintah kepada Suku Sibri. Terakhir,​Disposisi Kadis PUPR Provinsi Papua 2025 untuk menyiapkan anggaran bagi penyelesaian ganti rugi kepada Suku Sibri.

​Empat poin dasar tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan hak ulayat ini telah melintasi berbagai pergantian kepemimpinan, mulai dari pernyataan awal pada tahun 2004 hingga disposisi Dinas PUPR pada tahun 2025. 

Kendati berbagai surat pernyataan dan pengakuan utang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah dari masa ke masa, pemilik hak ulayat menilai realisasi di lapangan terus diulur-ulur.

Berdasarkan spanduk protes yang dibentangkan di lokasi, sengketa lahan ini ternyata telah mengakar selama lebih dari dua dekade.

​"22 tahun sejak surat pernyataan pembayaran ganti rugi jalan jembatan merah - Holtekamp dibuat pemerintah provinsi dan kota, hingga detik ini tidak sepeserpun uang permisi, panjar maupun ganti rugi yang dibayar pada suku sibri!, jadi tanah ini masih utang."

​Melalui spanduk lainnya, massa juga secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kota Jayapura untuk segera menghentikan kebiasaan mengulur waktu dan segera merealisasikan pembayaran ganti rugi lahan.