Pemerintah Siapkan Rp 11 Triliun untuk Buka 200 juta Rekening Massal Warga 

Lucky Ireeuw • Dipublikasikan Kamis, 10 September 2026 | 06:40 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Musyawarah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026). (CEPOSONLINE.COM/ANTARA/Harianto)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Musyawarah Anggota Asosiasi Emiten Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026). (CEPOSONLINE.COM/ANTARA/Harianto)

CEPOSONLINE.COM, JAKAPURA - Pemerintah rencana akan membuka rekening massal bagi 200 juta warga dengan dana pembukaan Rp 50 ribu per rekening. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

 Anggaran yang disiapkan,  sekitar Rp 11 triliun untuk merealisasikan rencana pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat Indonesia.
Menko  Airlangga Hartarto mengatakan anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini ditujukan kepada lebih dari 200 juta masyarakat.
Setiap rekening nantinya akan mendapatkan dana pembukaan sebesar Rp 50 ribu. Dengan jumlah penerima lebih dari 200 juta orang, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai sekitar Rp 11 triliun.
"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira USD 600 juta atau sekitar Rp 11 triliun," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari Antara, Rabu (9/9/2026).
Meski demikian, Airlangga belum memastikan apakah seluruh kebutuhan dana tersebut akan dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2026 atau baru dialokasikan pada APBN 2027.
Besaran anggaran dan mekanisme pelaksanaan program tersebut masih dibahas pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Airlangga menjelaskan pembukaan rekening tidak akan dilakukan sekaligus. Pemerintah berencana menjalankan program tersebut secara bertahap.
Pemerintah menargetkan implementasi awal program rekening massal tersebut dapat dimulai sebelum akhir 2026. Namun, waktu pelaksanaan secara lebih rinci masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan BI dan OJK.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan sekaligus mendorong inklusi keuangan.(*)

Editor : AdminDua
airlangga