Marak Penggalangan Dana Bencana di Jalanan, Dinsos: Tidak Boleh Sembarangan, Harus Ada Izin! Marak
CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA – Setiap kali musibah datang, baik yang ada di Papua maupun luar Papua,sejumlah elemen/komunitas masyarakat di Kota Jayapura secara spontan sering melakukan penggalangan dana di jalanan.
Mereka berdiri di tiap lampu merah, dengan membentangkan spanduk serta kotak karton untuk menampung sumbangan masyarakat yang melintas. Hanya saja, aktifitas ini ternyata harus ada izin, tidak semua bisa melakukan pengalangan secara sembarangan.
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, mengingatkan masyarakat maupun kelompok yang hendak melakukan penggalangan dana untuk korban bencana agar tidak menjalankan aktivitas tersebut secara sembarangan.
Menurutnya, penggalangan dana atas nama korban bencana harus memiliki dasar yang jelas, legalitas serta izin dari pihak berwenang.
“Kalau terkait penggalangan dana atas nama korban bencana, selama ada izin dan statusnya jelas, bisa dilakukan. Tetapi kalau tidak ada izin, tidak bisa dilakukan,” tegas Mathius kepada Cenderawasih Pos, Rabu (9/9/2026).
Mathius menegaskan, pemerintah tidak bermaksud membatasi niat baik masyarakat untuk membantu sesama. Sebaliknya, kepedulian dan solidaritas masyarakat merupakan kekuatan penting ketika bencana terjadi.
Yang menjadi persoalan adalah ketika semangat kemanusiaan tersebut tidak disertai kejelasan mengenai siapa pengelolanya dan bagaimana dana yang terkumpul akan dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai nama korban bencana hanya menjadi alasan untuk mengisi kotak-kotak sumbangan di pinggir jalan.
Apalagi, masyarakat yang memberikan uang tentu melakukannya berdasarkan kepercayaan bahwa bantuan tersebut benar-benar akan sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Karena itu, Dinsos meminta setiap kelompok atau organisasi yang ingin melakukan penggalangan dana terlebih dahulu mengurus izin.
Sebuah organisasi kerukunan, lembaga sosial maupun kelompok pemuda, misalnya, harus menyampaikan permohonan secara resmi kepada Dinsos apabila hendak melakukan penggalangan dana untuk korban bencana.
Persyaratannya antara lain KTP dan Kartu Keluarga, serta surat resmi atau dokumen yang diketahui oleh pimpinan organisasi. Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kegiatan penggalangan dana dilakukan oleh pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
