CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5 persen belum mampu menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat.
Menurut organisasi lingkungan tersebut, kenaikan angka pertumbuhan justru dibarengi dengan meningkatnya kemiskinan akibat model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku heran dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap berada di kisaran 5 persen, tetapi angka kemiskinan justru meningkat.
Sebelumnya, dalam penutupan Musyawarah Besar (Mubes) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Presiden Prabowo mempertanyakan anomali tersebut dan menilai ada sistem ekonomi yang perlu dibenahi.
Menanggapi hal itu, Boy mengatakan keheranan Presiden seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi indikator pembangunan yang selama ini digunakan pemerintah.
"Pertumbuhan 5 persen, bahkan target 8 persen, pada dasarnya hanyalah angka yang bersifat imajiner. Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mengukur akumulasi modal dari seberapa banyak sumber daya alam diekstraksi, bukan kesejahteraan masyarakat," kata Boy sebagaimana dilansir dari JawaPos.com, Minggu (28/6/2026).
Menurutnya, aktivitas seperti pertambangan batu bara, ekspansi tambang nikel, hilirisasi industri, hingga perluasan perkebunan sawit selama ini diposisikan sebagai indikator keberhasilan ekonomi.
Padahal, aktivitas tersebut dinilai sering mengorbankan lingkungan hidup serta ruang hidup masyarakat.
"Bagi masyarakat di tingkat tapak, angka pertumbuhan tidak memiliki arti ketika air bersih tercemar, wilayah tangkap nelayan menyempit, dan ruang hidup dirampas paksa oleh korporasi," tegasnya.
Boy menilai pernyataan Presiden yang menyebut sistem ekonomi Indonesia keliru dan kekayaan negara terus mengalir ke luar negeri merupakan pengakuan bahwa pendekatan pembangunan selama ini belum memberikan manfaat yang merata.
Ia menyebut asumsi bahwa investasi besar di sektor ekstraktif akan otomatis menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat terbukti tidak berjalan sesuai harapan.
Sebaliknya, kekayaan alam justru semakin terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi harus menghadapi pencemaran lingkungan, bencana ekologis, penggusuran hingga kemiskinan struktural.
"Warga hanya menerima limbah dan kerusakan lingkungan, sementara keuntungan ekonomi dinikmati kelompok tertentu. Ini yang harus diubah," ujarnya.
Karena itu, WALHI mendesak pemerintah tidak lagi menjadikan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan nasional.
Organisasi tersebut mendorong pemerintah mengadopsi indikator pembangunan yang mengedepankan keadilan ekologis, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan ruang hidup masyarakat.
"Presiden harus berhenti menggunakan PDB sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan negara. Pemerintah perlu beralih ke indikator kesejahteraan yang berbasis pada keadilan ekologis, hak asasi manusia, dan kedaulatan ruang hidup rakyat. Jangan lagi mengejar angka imajiner jika taruhannya adalah masa depan bumi dan rakyat Indonesia," kata Boy.
WALHI juga meminta pemerintah mengubah arah kebijakan ekonomi nasional dari model yang bergantung pada eksploitasi sumber daya alam menuju pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut WALHI, perubahan tersebut dapat diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak atas alam (rights of nature), perlindungan hak antargenerasi (intergenerational rights), penguatan ekonomi rakyat, serta jaminan kepastian wilayah kelola masyarakat.
"Sebagai bentuk komitmen nyata, pemerintah harus membangun kebijakan yang menjamin kepastian wilayah kelola rakyat, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan penuh terhadap keberlanjutan alam," pungkas Boy. (*)
Editor : Elfira Halifa