WALHI: Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Hanya Angka di Atas Kertas, Rakyat Tetap Miskin
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5 persen belum mampu menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat.
Menurut organisasi lingkungan tersebut, kenaikan angka pertumbuhan justru dibarengi dengan meningkatnya kemiskinan akibat model pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku heran dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap berada di kisaran 5 persen, tetapi angka kemiskinan justru meningkat.
Sebelumnya, dalam penutupan Musyawarah Besar (Mubes) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Presiden Prabowo mempertanyakan anomali tersebut dan menilai ada sistem ekonomi yang perlu dibenahi.
Menanggapi hal itu, Boy mengatakan keheranan Presiden seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi indikator pembangunan yang selama ini digunakan pemerintah.
"Pertumbuhan 5 persen, bahkan target 8 persen, pada dasarnya hanyalah angka yang bersifat imajiner. Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mengukur akumulasi modal dari seberapa banyak sumber daya alam diekstraksi, bukan kesejahteraan masyarakat," kata Boy sebagaimana dilansir dari JawaPos.com, Minggu (28/6/2026).
Menurutnya, aktivitas seperti pertambangan batu bara, ekspansi tambang nikel, hilirisasi industri, hingga perluasan perkebunan sawit selama ini diposisikan sebagai indikator keberhasilan ekonomi.
Padahal, aktivitas tersebut dinilai sering mengorbankan lingkungan hidup serta ruang hidup masyarakat.
"Bagi masyarakat di tingkat tapak, angka pertumbuhan tidak memiliki arti ketika air bersih tercemar, wilayah tangkap nelayan menyempit, dan ruang hidup dirampas paksa oleh korporasi," tegasnya.
Boy menilai pernyataan Presiden yang menyebut sistem ekonomi Indonesia keliru dan kekayaan negara terus mengalir ke luar negeri merupakan pengakuan bahwa pendekatan pembangunan selama ini belum memberikan manfaat yang merata.