CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto kini kembali menjadi sorotan.
Hal ini terjadi karena pemerintah menemukan adanya pembengkakan jumlah dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang jauh melebihi target awal
Situasi ini pada akhirnya berpotensi memicu pemborosan anggaran negara hingga lebih dari Rp 1 triliun setiap bulannya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah tengah melakukan penataan ulang pelaksanaan program MBG.
"Jumlah titik SPPG saat ini telah jauh melampaui perencanaan awal pemerintah, sehingga terjadi pemborosan anggaran mencapai Rp 1 triluan per bulannya,"ucap Zulkifli Hasan.
Menurutnya, pemerintah awalnya menargetkan pembangunan sebanyak 21.000 titik SPPG di seluruh Indonesia.
Namun dalam perkembangannya, jumlah dapur MBG yang tercatat telah mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik di luar target.
"Terjadi jual-beli titik SPPG yang seharusnya rencana awal hanya 21.000 titik, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Artinya ada pembengkakan sebanyak 6.877 titik,"terangnya.
Kata Zulkifli Hasan bahwa, pembengkakan jumlah dapur MBG itu berdampak langsung terhadap kebutuhan anggaran program.
Dengan asumsi setiap dapur menerima insentif sebesar Rp 6 juta per hari, tambahan ribuan titik tersebut sehingga berpotensi menguras kas negara lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
"Kalau ada tambahan 6.877 titik dan satu titik mendapat Rp 6 juta per hari, maka dalam satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp 1 triliun. Ini pemborosan. Kalau dihitung setahun bisa mencapai sekitar Rp12 triliun," jelasnya.
Ia menegaskan kondisi tersebut harus segera ditata agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Tak hanya itu, pemerintah juga menemukan lonjakan jumlah titik SPPG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Dari target awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya kini tercatat mencapai 8.617 titik.
"Wilayah 3T yang sebelumnya direncanakan sekitar 2.000 titik kini membengkak menjadi 8.617 titik, dan sebanyak 6.138 titik bahkan sudah memiliki SK dari BGN,"bebernya.
Adapun pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait kini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data dan pelaksanaan program MBG.
Penataan ulang tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan.
"Ini menjadi masalah yang harus segera kami diselesaikan. Karena itu kami membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menata kembali seluruh sistem ini,"tutup Zulkifli Hasan. (*).
Editor : Yohanes Palen