CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mempertanyakan sumber pendanaan pembuatan film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.
Pernyataan itu disampaikan Maruli usai Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (19/5).
Ia menilai produksi film tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan biaya yang memadai, mengingat proses pengambilan gambar hingga mobilitas di wilayah Papua membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video seperti itu, duitnya dari mana,” ujar Maruli, sebagaimana dikutip dari JawaPos.com, Kamis (21/5/2026).
Ia juga menyoroti aktivitas produksi yang melibatkan perjalanan ke berbagai lokasi di Papua, yang menurutnya menunjukkan adanya kemampuan finansial tertentu dari pihak pembuat film.
“Itu coba-coba saja. Terbang sini, terbang sana, orang berduit,” lanjutnya.
Di sisi lain, Maruli menegaskan bahwa seluruh program yang dijalankan TNI bersama pemerintah di Papua bukan untuk kepentingan institusi, melainkan bagian dari tugas negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terpencil.
Ia menyebut berbagai program tersebut telah memberikan dampak nyata, terutama dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti akses air bersih bagi masyarakat.
“Program kami bukan untuk kepentingan TNI, tetapi untuk kebutuhan negara,” tegasnya.
Maruli juga membantah anggapan bahwa pelaksanaan program tersebut merugikan masyarakat. Menurutnya, kehadiran TNI justru membantu warga di daerah yang masih kesulitan mendapatkan layanan dasar.
“Di sana masih ada masyarakat yang belum punya akses air bersih,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran TNI di Papua mencakup berbagai kegiatan kemanusiaan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pendampingan pembangunan di wilayah terpencil.
Maruli memastikan seluruh kegiatan tersebut berjalan sesuai tugas pokok TNI dalam mendukung program pemerintah dan mempercepat pembangunan di daerah tertinggal. (*)
Editor : Elfira Halifa