CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Kebijakan penguncian Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 10 tahun kini resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan tersebut diajukan Forum Solidaritas Mobilitas Karier bersama tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif pada Mei 2026 melalui permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Adapun para pemohon menggugat Pasal 21 ayat (8) huruf a serta Pasal 46 ayat (2) UU ASN yang dinilai menjadi dasar lahirnya kebijakan administratif berupa penguncian NIP sebelum ASN diperbolehkan mengajukan mutasi atau pindah tugas.
Kuasa hukum pemohon dari VST Law Firm, Viktor Santoso Tandiasa, menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional ASN sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
Menurut Viktor, aturan pengabdian selama 10 tahun yang diberlakukan melalui sistem administrasi SIASN telah menciptakan ketidakadilan dan membatasi mobilitas ASN secara berlebihan.
“Penguncian sistem SIASN selama 10 tahun ini mengabaikan hak ASN untuk hidup sejahtera, membentuk keluarga, dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja,”ungkap Victor.
Tiga PNS yang ikut menjadi pemohon berasal dari sektor tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik.
Mereka mengaku mengalami dampak langsung akibat kebijakan tersebut.
Salah satu persoalan yang dihadapi yakni terhambatnya pengembangan kompetensi dan karier karena sistem administrasi dinilai tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan instansi maupun sektor pelayanan publik.
Selain itu, para pemohon juga menyoroti dampak sosial dan kemanusiaan yang timbul akibat kebijakan tersebut.
Banyak ASN disebut kesulitan berkumpul dengan keluarga karena penempatan tugas berjauhan dalam waktu lama.
Bahkan, ada ASN yang mengaku program kehamilan mereka terganggu akibat suami-istri tidak dapat berada di lokasi penugasan yang sama.
Tak hanya itu, kondisi kesehatan keluarga juga menjadi perhatian. ASN yang ditempatkan jauh dari kampung halaman disebut kesulitan merawat anggota keluarga yang sakit karena terbatasnya akses mutasi.
Viktor menilai kebijakan pengabdian selama 10 tahun tersebut telah melampaui batas kewajaran dan tidak sejalan dengan konsep manajemen talenta ASN modern.
“PNS harus dipandang sebagai aset nasional, bukan sekadar aset instansi tertentu. Mobilitas ASN harus bersifat dinamis sesuai kebutuhan negara dan kondisi kemanusiaan,”tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya ketidaksinkronan aturan karena regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah dan aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) justru mengatur masa mutasi ASN berada pada rentang dua hingga lima tahun.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional.
Mereka meminta agar masa pengabdian administratif sebelum mutasi dibatasi paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun.
Selain itu, mutasi ASN juga diminta wajib mengakomodasi alasan kemanusiaan, penyatuan keluarga, dan kondisi kesehatan tanpa adanya penguncian permanen pada sistem administrasi.
Kini para pemohon berharap putusan MK nantinya dapat menghadirkan kepastian hukum yang lebih adil serta melindungi hak-hak ASN di seluruh Indonesia. (*).
Editor : Yohanes Palen