CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Kasus hilangnya tiga jemaah haji Indonesia di Tanah Suci kembali menjadi sorotan tajam dari Komnas Haji.
Hingga kini, keberadaan ketiganya belum diketahui, memicu keprihatinan dan desakan agar pemerintah segera memberikan kepastian.
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menegaskan, persoalan jemaah hilang merupakan hal serius yang tidak boleh diabaikan.
Ia menyebut, kasus ini justru kerap luput dari perhatian, meski berdampak besar bagi keluarga korban.
“Ini sesuatu yang fatal, tetapi sering tidak mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah maupun DPR,” ujarnya dalam forum Haji Outlook 2026.
Ia kini mengingatkan pemerintah agar memberi perhatian serius terhadap kasus jemaah haji hilang di Tanah Suci tersebut.
Mustolih mengungkapkan bahwa terdapat tiga jemaah haji Indonesia pada musim haji 2025 yang dilaporkan hilang dan sampai saat ini belum ditemukan.
Mustolih menekankan pentingnya kejelasan status bagi para jemaah yang hilang. Ia menilai, ketidakpastian justru membebani keluarga yang hingga kini tidak mengetahui nasib anggota keluarganya.
“Kalau tidak ditemukan, harus ada batas waktunya. Statusnya bagaimana? Keluarganya bingung, mau bertanya ke kementerian yang lama atau yang baru,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kasus serupa pernah terjadi sebelumnya, termasuk seorang jemaah asal Palembang yang hilang pada musim haji dan hingga kini belum ditemukan.
Senada dengan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang berharap agar negara tidak boleh membiarkan warganya hilang tanpa kejelasan.
“Tidak mungkin warga negara tidak diketahui di mana keberadaannya. Harus ada batas. Kalau memang sudah almarhum, harus diselesaikan,”ujarnya.
Menurut Marwan, membiarkan keluarga dalam ketidakpastian bukan hanya menimbulkan beban psikologis, tetapi juga mencoreng tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
“Jangan dibiarkan keluarganya mengambang. Ini bisa menjadi aib juga buat kita,”pintanya.
DPR menilai regulasi terkait penetapan status jemaah sebenarnya sudah tersedia. Namun, implementasinya di lapangan dinilai masih belum optimal.
Karena itu, kehadiran kementerian baru diharapkan mampu memperbaiki sistem, khususnya dalam penanganan kasus darurat seperti jemaah hilang.
“Mudah-mudahan dengan Menteri Haji yang baru, prosedurnya bisa lebih jelas,”tutup Marwan. (*).
Editor : Yohanes Palen