CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas sekaligus menekan pemborosan anggaran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa penyaluran MBG kini hanya dilakukan pada hari sekolah dan tidak lagi diberikan saat hari libur.
Adapun kebijakan ini diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Sebelumnya, MBG disalurkan hingga enam hari dalam sepekan, termasuk pada hari libur.
Namun, pola tersebut dinilai kurang optimal dalam menjangkau sasaran utama.
“Kalau kemarin enam hari, hari libur juga dikasih. Ternyata kurang efektif. Jadi kita putuskan MBG itu hari sekolah saja, lima hari,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026).
Sementara itu perubahan skema ini berdampak signifikan terhadap efisiensi anggaran.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut penghematan yang dihasilkan diperkirakan mencapai sekitar Rp.20 triliun per tahun.
“Ya, kita prediksi kurang lebih Rp.20 triliun per tahun,”ungkap Dadan.
Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perlakuan khusus bagi wilayah tertentu, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Di daerah tersebut, distribusi MBG tetap dapat dilakukan hingga enam kali dalam sepekan sesuai kebutuhan.
Wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua menjadi prioritas dalam kebijakan ini, mengingat tingginya kebutuhan intervensi gizi guna menekan angka stunting.
Lebih lanjut, pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian ini tidak memengaruhi kelompok penerima lainnya.
Program MBG untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tetap berjalan normal tanpa perubahan.
“Untuk balita, ibu hamil, dan menyusui tidak ada perubahan. Programnya tetap berjalan dengan baik,”jelas Zulkifli Hasan.
Selain itu, besaran anggaran per porsi makanan juga tidak mengalami perubahan.
Penyesuaian hanya dilakukan pada frekuensi penyaluran, sementara gaji petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga akan terus melakukan pemetaan wilayah secara berkala guna memastikan distribusi MBG tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap program MBG menjadi lebih tepat guna, efisien, serta mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara optimal. (*).
Editor : Yohanes Palen