CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan sebanyak 9.401 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) belum diketahui keberadaannya.
Adapun temuan tersebut muncul setelah BPS bersama Kementerian Sosial melakukan pengecekan langsung (ground check) terhadap lebih dari 100.000 peserta PBI JK di berbagai daerah.
“Ada sekitar 9.401 peserta belum kami temukan. Saat ini kami terus menelusuri keberadaan mereka dari total 106.153 individu yang telah di-ground check,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan ketepatan data penerima bantuan, sekaligus menjamin program jaminan kesehatan tepat sasaran.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan guna menelusuri ribuan peserta yang belum ditemukan tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, ada kemungkinan para peserta berpindah fasilitas layanan kesehatan atau berganti alamat tempat tinggal sehingga belum terdeteksi dalam proses verifikasi.
“Tim akan segera ke BPJS Kesehatan untuk memastikan apakah mereka berpindah rumah sakit atau pindah tempat tinggal yang perlu dipastikan,”jelasnya.
Sementara itu dari total 106.153 peserta yang telah diverifikasi, sebanyak 89.559 orang terkonfirmasi menderita penyakit katastropik dan telah sesuai dengan data yang tercatat.
Kemudian sebanyak 3.934 peserta lainnya dinyatakan telah meninggal dunia.
Gus Ipul menegaskan, peserta dengan penyakit katastropik yang telah teridentifikasi dipastikan tetap dapat melanjutkan pengobatan.
Status kepesertaan mereka juga telah diaktifkan kembali secara otomatis.
“Semua sudah direaktivasi, sehingga tidak ada masalah dan pengobatan bisa dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya,”kata Gus Ipul.
Adapun untuk peserta yang telah meninggal dunia, kepesertaannya akan dihentikan dan dialihkan kepada masyarakat lain yang berhak menerima bantuan.
"Pemerintah memastikan pembaruan data ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas program jaminan kesehatan nasional,"tutup Gus Ipul. (*).
Editor : Yohanes Palen