CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah efisiensi anggaran sebagai respons terhadap dampak ekonomi global akibat pecahnya konflik di kawasan Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah belum dapat memastikan berapa lama konflik tersebut akan berlangsung.
Karena itu, pemerintah menyiapkan skenario efisiensi anggaran guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah batas 3 persen.
“Karena kita masih di bulan-bulan awal, perang baru dua minggu. Kita belum tahu apakah akan berlangsung empat minggu atau lima minggu. Jadi selama perangnya belum mencapai lima bulan, kita masih menggunakan skenario pemotongan anggaran dengan defisit maksimum 3 persen,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/3/2026).
Ia menjelaskan, besaran efisiensi anggaran yang akan dilakukan pemerintah sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dunia.
Jika konflik berlangsung lebih lama dan memberikan tekanan besar terhadap perekonomian global, pemerintah telah menyiapkan tiga skenario tambahan yang sebelumnya telah diumumkan.
Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memangkas anggaran untuk program-program prioritas nasional.
Beberapa program unggulan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa Merah Putih tetap dipertahankan karena dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan nasional.
“Program unggulan tidak ada yang diubah, karena itu merupakan investasi jangka panjang,”tegasnya.
Dalam rapat tersebut juga turut hadir Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Usai pertemuan, Dadan memastikan anggaran lembaganya tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.
Ia menyebut anggaran yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional mencapai Rp.335 triliun dan hingga saat ini belum mengalami perubahan.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dalam anggaran APBN 2026,”tutup Dadan. (*).
Editor : Yohanes Palen