CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Presiden Prabowo Subianto mengkritik aturan yang dinilainya janggal terkait proses audit di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia kini mempertanyakan mengapa perusahaan induk BUMN dapat diaudit oleh negara, sementara anak hingga cucu perusahaan justru tidak termasuk dalam mekanisme audit tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan dalam peringatan HUT ke-1 Danantara yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).
Prabowo menyinggung sejarah berdirinya BUMN yang pada awalnya dibentuk oleh para pendiri bangsa untuk memenuhi kebutuhan strategis negara setelah Indonesia merdeka.
Menurutnya, pada masa awal kemerdekaan Indonesia belum memiliki banyak industri penting sehingga pemerintah mendirikan sejumlah perusahaan negara.
Ia mencontohkan saat Indonesia belum memiliki industri tekstil, pemerintah mendirikan perusahaan negara seperti Patal Senayan.
Begitu juga ketika negara membutuhkan kertas untuk mendukung dunia pendidikan, pemerintah membangun pabrik kertas.
Selain itu, ketika kebutuhan obat-obatan belum terpenuhi, pemerintah mendirikan perusahaan farmasi milik negara.
Namun dalam perkembangannya, Prabowo menilai struktur perusahaan BUMN kini semakin kompleks dengan terbentuknya banyak anak hingga cucu perusahaan.
Ia bahkan mengaku terkejut ketika mengetahui jumlah entitas turunan yang dimiliki salah satu perusahaan pelat merah.
Prabowo mencontohkan struktur di Pertamina yang menurut laporan memiliki ratusan entitas turunan.
“Saya kaget, Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan,”ucap Prabowo.
Ia pun menyoroti adanya aturan yang dianggap tidak logis terkait audit perusahaan negara.
Menurutnya, jika BUMN sebagai perusahaan induk bisa diaudit oleh negara, maka seharusnya anak dan cucu perusahaan juga dapat diperiksa demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.
“Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara, katanya kalau cucu perusahaan tidak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?"tegas Prabowo.
Prabowo menilai kondisi tersebut menjadi alasan kuat perlunya konsolidasi dan pembenahan manajemen di lingkungan BUMN.
"Saya berharap pengelolaan perusahaan negara dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, serta mengikuti standar terbaik dunia agar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat,"tutup Prabowo. (*).
Editor : Yohanes Palen