CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memohon kepada Menteri Keuangan untuk membuka blokir anggaran sebesar Rp.20 miliar yang dialokasikan bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung penanganan kondisi bencana di Sumatra.
Tito menjelaskan bahwa anggaran tersebut saat ini masih berstatus diblokir atau “dibintangi” dalam sistem keuangan negara, sehingga belum dapat dicairkan dan dimanfaatkan.
Padahal, dana tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung operasional lapangan, termasuk rencana penerjunan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) guna membantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terdampak bencana.
“Kami sangat berharap blokir ini dapat dibuka karena kebutuhannya mendesak dan berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat,”ucap Tito Karnavian seperti dikutip dari Jawapos.com saat gelar Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pascabencana bersama pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, serta kepala daerah terdampak bencana Sumatera, Selasa (30/12/2025).
Menurut Tito, keterlibatan praja IPDN diperlukan untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan sumber daya pascabencana, agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Sementara itu pemblokiran anggaran sendiri merupakan mekanisme yang lazim dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pengendalian dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, dalam kondisi tertentu, blokir dapat dibuka setelah ada penjelasan dan urgensi penggunaan anggaran dari kementerian terkait.
"Jadi, Anggaran tersebut merupakan dana APBN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dialokasikan untuk IPDN,"jelas Tito.
"Kami mohon dengan segala hormat dukungan dari Pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN ada anggarannya," kata Tito.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat satu pos anggaran yang masih diblokir. Menurutnya, meski nilainya tidak besar, dana tersebut sangat berarti untuk mendukung tugas Praja IPDN selama satu bulan kedepan.
"Cuma ada satu yang dibintangin, mohon dibuka. Enggak banyak, hanya Rp 20-an miliar. Tapi satu bulan sangat berarti," ujarnya.
Tito menyampaikan, Praja IPDN akan diterjunkan untuk membantu menghidupkan kembali roda pemerintahan daerah, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, yang sempat lumpuh akibat bencana.
Setelah tugas di satu wilayah selesai, Praja IPDN akan digeser ke daerah terdampak lain dengan tingkat kerusakan yang lebih berat.
"Nah, kalau memang sudah bisa selesai, kita akan geser ke daerah lain yang cukup berat yaitu di Aceh Utara. Tugas mereka utama adalah satu bulan, mulai tanggal 3 nanti,"pinta Tito.
Selain mendukung aktivitas pemerintahan, Praja IPDN juga akan membantu membersihkan kantor-kantor pemerintahan desa yang masih tertutup lumpur.
Tito menyebut, hingga kini masih banyak balai desa dan kantor dinas yang belum bisa digunakan akibat dampak bencana.
"Sampai hari ini juga kantornya Pak Sekda itu masih banyak tumpukan, banyak yang gedung-gedung ruangannya tidak terpakai. Balai desanya, kantor dinasnya, yang ketumpuk lumpur, tidak bisa dipakai. Jadi kami akan fokus untuk menghidupkan pemerintahan," jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Praja IPDN akan bekerja sama dengan personel TNI dan Polri yang telah lebih dulu bertugas di wilayah terdampak, khususnya di Aceh Tamiang.
"Di Aceh Tamiang itu lebih kurang hampir 3.000 dari TNI, kemudian 1.000 lebih dari kepolisian. Kami akan mengirimkan juga 1.100 Praja IPDN tingkat 4. Jadi, kami anggap ini adalah KKN buat mereka, masuk kurikulum,"pungkasnya. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser