JAYAPURA-Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Clief Ohee mengatakan, kunjungan kerja 17 Anggota DPRD Kabupaten Jayapura suatu hal yang memboroskan pengeluaran APBD Kabupaten Jayapura. Walaupun sudah dianggarkan pada APBD, karena Kunker ke Jepang ini outputnya tidak terlihat. Pasalnya, OPD teknis yang katanya mau diajak seperti Dinas Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Teknis lainnya juga tidak diajak.
"Kunker ini memang terprogram di DPRD Kabupaten Jayapura setiap angkatan memang ada 1 kali Kunker ke luar negeri. Tapi ini bukan masalah biasanya, tapi apa urgensinya dan prioritas daerah. Saya ditanya tidak ikut Kunker? Tentu saja kalau anggota DPRD ditanya pasti punya alasan masing- masing dan pendapat saya subjektif. Pertama kegiatan ini tidak ada dalam DPA DPRD. Artinya dana tidak ada dan dewan yang Kunker mencoba berangkat dengan menggunakan dana lain, yang nanti diperjuangkan dalam APBD perubahan, untuk dianggarkan kembali dana yang sudah terpakai dalam Kunker dan menurut saya ini tindakan nekat,’’ungkapnya.
Jadi kalau sudah tidak ada dianggaran kenapa nekat. ‘’Kita juga tahu kondisi daerah dan APBD kita. Apalagi kemarin Bappeda sampaikan Pemkab mengalami defisit yang signifikan. Justru dewan harus lakukan penyelamatan defisit, jangan malah traveling keluarkan dana,’’jelasnya.
Untuk itu, secara substansi dia tidak menemukan hasil Kunker, kaitannya dengan perencanaan daerah. "Saya dapat informasi dari Kepala Bappeda bahwa OPD telah menginput rencana program kegiatan TA 2024, lantas hasil Kunker ke luar negeri mau dibawa ke mana, karena Pemkab telah lakukan Musrenbang TA 2024 dan OPD sekarang telah mengimput hasil Musrenbang,"cecarnya.
Jadi harusnya ada konektivitas antara Kunker dan program kerja pemerintah daerah. Untuk itu, jangan sampai jika pada Sidang APBDP TA 2023 Pemkab Jayapura tidak menganggarkan akan menjadi masalah besar dan sangat riskan, karena dana yang digelontorkan miliar rupiah tentu sangat riskan bagi dewan yang ikut.
Hal senada juga dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Sihar L.Tobing. Ia mengakui bahwa Kunker ke luar negeri sudah diagendakan dan memang sah- sah saja. Adanya pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura bahwa Kunker ini mengajak OPD terkait, namun kenyataannya tidak, sehingga secara pribadi Sihar mengatakan bahwa anggota dewan yang tahu dan bisa melihat kondisi daerah yang sudah defisit dan cukup miris, seharusnya kegiatan itu tidak prioritas.(dil/ary) Editor : Administrator