SENTANI-Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jayapura Hermes Felle dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura, Timothius J.Demetouw, perwakilan Bappeda dengan melakukan reses terkait pendidikan. Kegiatan berlangsung di kediaman Hermes Felle di Yahim, Kabupaten Jayapura, Kamis (22/6)kemarin.
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo mengungkapkan, dalam reses tersebut membahas tentang masalah biaya pendidikan bagi siswa unggul papua (SUP) dibeberapa perguruan tinggi luar negeri dan dalam negeri penerima beasiswa yang terancam DO dan dipulangkan khususnya pelajar dari Kabupaten Jayapura.
Untuk itu, melalui kegiatan reses terkait masalah beasiswa pendidikan yang sekarang sudah dikembalikan ke kabupaten/kota tentu ini menjadi perhatian DPRD Kabupaten Jayapura. Pihaknya akan mendengar keluhan dari perwakilan orang tua apa yang harus dilakukan dewan dan Pemkab Jayapura.
‘’Melalui reses ini kita akan mendengar apa yang menjadi keluhan para orang tua dan kita bersama pemerintah Kabupaten Jayapura akan mencari solusi terbaik, karena masalah Pendidikan ini urgen,’’ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura, Timothius J.Demetouw, mengatakan, masalah beasiswa bagi anak-anak Papua yang selama ini dibiayai oleh Pemprov Papua melalui BPSD Papua kini sudah tidak lagi dilakukan. Baik yang di dalam maupun luar negeri. Mereka dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing .
Terkait perubahan Otsus Jilid II maka seluruh pembiayaan untuk dana Otsus diserahkan di kabupaten/ kota, sehingga harapan BPSDM Papua melihat kondisi ini. ‘’Mereka mau mengalihkan mahasiswa dari masing-masing kabupaten kota untuk selanjutnya dibiayai kabupaten/kota, namun sampai dengan sampai saat ini secara tertulis belum ada surat dari Provinsi untuk melakukan pelimpahan mahasiswa dan seluruh pembiayaan dilimpahkan kepada kabupaten kota yang ada di Papua. Kondisi ini membuat orang tua mahasiswa yang mendapat beasiswa baik di dalam maupun luar negeri merasa resah dan terbebani dengan situasi anak mereka.
Dan dari penjelasan yang diberikan Timothius J.Demetouw dari awalnya data mahasiswa yang diserahkan kepada Pemkab Jayapura sebanyak hamper 1100-an untuk mahasiswa dalam negeri dan kemudian mahasiswa di luar 200-an. Pemkab melihat kembali data mahasiswa yang benar-benar dari Kabupaten Jayapura dari sisi marga ternyata banyak bukan dari kabupaten jayapura, sehingga perlu membuat verifikasi dan sudah difasilitasi kementerian bersama BPSDM Papua. Juga mengundang kabupaten/kota. Dari pemkab diwakili Bappeda dan BPKAD lalu dilakukan verifikasi dari data di atas mahasiswa kuliah dalam negeri hanya 427 orang, sedangkan kuliah ke luar negeri 86 orang. Namun dana APBD tidak mampu membiayai kecuali ke depan ada penambahan sumber dana untuk pembiayaan, baru bisa ditindaklanjuti. (dil/ary)
Editor : Administrator