Direktur Elsam Pdt Matius Adadikam memandang, pemerintah tidak serius dalam memperhatikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia terkhusus di Papua.
Dari pandangan Elsam, banyak kasus yang terjadi di tahun 2018 dan tidak ada sesuatu signifikan terlihat menggembirakan dalam perjuanagna HAM di Indonesia. Bahkan kasus tersebut berlanjut hingga tahun 2019.
“Dari pandangan Elsam, kasus HAM di Indonesia secara menyeluruh dan Papua secara khusus penyelesaiannya akan mengalami kesulitan. Apalagi saat ini banyak petinggi-petinggi di militer TNI dan juga Polri masuk dalam kabinet. Sehingga bagi kami itu menyulitkan penyelesaian pelanggaran HAM itu sendiri,” ucap Pdt Matius kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (7/12).
Ia juga menilai awan kelam penyelesaian kasus Paniai dan kasus pelanggaran HAM lainnya. Sebagaimana dari tahun ke tahun kasus pelanggaran HAM di Papua meningkat. Dari catatan Elsam Papua, ada wilayah-wilayah tertentu yang kasus pelanggaran HAM-nya terjadi secara berulang-ulang. Seperti Paniai dan Nduga.
Menurutnya, 5 tahun kasus Paniai berdarah, Komnas HAM tentu telah memiliki data dari berbagai lembaga, “Komnas HAM sebagai motor yang kami harap akan berada di depan untuk terus mendorong kasus Paniai untuk diangkat,” pintanya. (fia/nat) Editor : Administrator