CEPOSONLINE.COM, MIMIKA-Seruan evaluasi mendalam mengenai efektivitas kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua kembali disuarakan elemen masyarakat adat di Mimika.
Wakil Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), Marianus Maknaipeku, menilai bahwa pelaksanaan Otsus selama ini belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat Papua.
Sebagai sebuah kebijakan khusus, Otsus seharusnya menjadi jalan strategis bagi orang asli Papua (OAP) untuk memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan, menduduki jabatan strategis, serta meningkatkan taraf kesejahteraan melalui penguatan sumber daya manusia (SDM).
Namun, dalam praktiknya, Marianus menyoroti bahwa keterlibatan OAP dalam struktur pemerintahan, khususnya di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD), dinilai masih belum maksimal.
“Kami punya kerinduan agar melalui Otonomi Khusus, orang Papua bisa menjadi tuan di negeri sendiri," kata Marianus, Sabtu, 21 November 2026.
Kita memiliki SDM yang mampu, tetapi kenyataannya sumber daya manusia di kantor-kantor badan dan dinas masih didominasi orang dari luar Papua,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Marianus menegaskan bahwa semangat utama pemberian Otsus bukan sekadar memberikan kewenangan administratif kepada pemerintah daerah semata.
Kebijakan ini harus memastikan bahwa masyarakat Papua benar-benar menjadi bagian utama dalam proses pembangunan serta pengambilan kebijakan di tanah kelahirannya sendiri.
Selain masalah penyerapan SDM lokal di birokrasi, ia juga menyoroti transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana Otsus yang dinilai perlu diawasi secara serius.
Ia mempertanyakan sejauh mana alokasi anggaran tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat adat, termasuk keberadaan lembaga-lembaga adat yang selama ini menjadi pilar penting dalam menjaga tatanan sosial masyarakat Papua.
Menurutnya, dukungan anggaran bagi kelembagaan adat sejauh ini belum memberikan manfaat yang sepadan dengan harapan.
Padahal, lembaga adat memegang peranan krusial dalam merawat kebudayaan, menjaga stabilitas sosial, hingga membantu menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.
“Kami di lembaga adat hanya sering mendengar dan menerima ucapan selamat tentang Otonomi Khusus. Tetapi, apakah kami benar-benar merasakan manfaatnya? Jangan sampai hanya mendengar aromanya, sementara hasilnya tidak pernah kami rasakan,” ungkapnya.
Guna mengatasi persoalan tata kelola dana pemberdayaan tersebut, Marianus mengusulkan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan membentuk badan khusus yang secara khusus menangani pengelolaan anggaran untuk kepentingan masyarakat adat Papua.
Keberadaan badan khusus ini diyakini dapat menjadi solusi alternatif agar alokasi dana pemberdayaan masyarakat adat tidak sepenuhnya bergantung pada mekanism program sektoral di masing-masing dinas.
Tidak hanya itu, ia juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) agar menjalankan fungsi pengawasan secara lebih maksimal dan ketat.
Pengawasan ini diperlukan agar penggunaan dana Otsus benar-benar tepat sasaran sesuai peruntukannya, serta tidak berhenti pada kegiatan seremonial administratif maupun program yang luput dari manfaat langsung masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa Otsus harus dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni sebagai instrumen konstitusional untuk memperkuat posisi orang asli Papua di tanahnya sendiri, alih-alih membuat masyarakat adat semakin tersisih dari akses terhadap kue pembangunan dan kesejahteraan. (*)
Editor : Elfira Halifa