Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KEPP: Pembangunan infrastruktur di Papua perkuat pelayanan Masyarakat

L
Penulis: Lucky Ireeuw❯
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KPEP Otsus) Papua Velix Wanggai ANTARA/Ardiles Leloltery
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KPEP Otsus) Papua Velix Wanggai ANTARA/Ardiles Leloltery

Advertisement

Jayapura, 20/9 (ANTARA) - Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KPEP Otsus) Papua Velix Wanggai menilai pembangunan infrastruktur di Papua tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek tetapi juga mampu membuka konektivitas dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Wanggai, pembangunan infrastruktur di Papua membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek berskala nasional tetapi juga memperhatikan kebutuhan konektivitas antarkawasan hingga ke kampung-kampung.
"Sehingga kami mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan Kewilayahan sebagai momentum untuk mengidentifikasi berbagai hambatan pembangunan di Tanah Papua," katanya di Jayapura, Minggu.
Dia menjelaskan rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Papua, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).
"Forum tersebut menjadi momentum awal untuk menyerap secara langsung aspirasi, masukan dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati maupun wali kota di Tanah Papua," ujarnya.
Dia menambahkan dialog antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan pembangunan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang selama ini menghambat percepatan pembangunan infrastruktur.
"Dari dialog secara umum, kita bisa menyerap aspirasi dan saran yang berkembang di tingkat bupati, wali kota, gubernur maupun wakil gubernur, termasuk perkembangan persoalan-persoalan yang ada di daerah," katanya lagi.
Dia mengatakan pembangunan infrastruktur di Papua membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek berskala nasional, tetapi juga memperhatikan kebutuhan konektivitas antarkawasan hingga ke kampung-kampung.
"Hal ini penting karena kondisi geografis Papua memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah lain sehingga pembangunan akses harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah," ujarnya.
Selain itu, pentingnya memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah karena koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan wilayah.(*)

Pewarta : Ardiles Leloltery

Advertisement
Editor : Lucky Ireeuw

Artikel Terkait

IDAPS Ditantang Cetak Kader Dosen dan Pemimpin 

IDAPS Ditantang Cetak Kader Dosen dan Pemimpin 

Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Bidang Otsus, Soleman Jambormias, menantang pengurus Ikatan Dosen Asli Papua Selatan (IDAPS) periode 2026–2

Bupati Keerom Minta Tata Kelola Dana Otsus Diperketat dan Bebas dari Risiko Hukum

Bupati Keerom Minta Tata Kelola Dana Otsus Diperketat dan Bebas dari Risiko Hukum

Pemerintah Kabupaten Keerom berkomitmen untuk memperketat tata kelola penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar tepat sasaran dan te

Dialog Otsus di Nabire, Regulasi OAP Harus Berbasis Adat dan Keturunan Papua

Dialog Otsus di Nabire, Regulasi OAP Harus Berbasis Adat dan Keturunan Papua

Regulasi tentang Orang Asli Papua (OAP) perlu memperhatikan sistem adat dan garis keturunan masyarakat Papua untuk memastikan pengakuan ide

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer