CEPOSONLINE.COM, MIMIKA-Pengelolaan dana publik di daerah otonom baru (DOB) kembali menjadi sorotan tajam aparat penegak hukum. Di tengah upaya percepatan pembangunan, transparansi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta alokasi dana kampung di Provinsi Papua Tengah menuntut penguatan sistem pengawasan yang lebih komprehensif demi menghindari celah penyimpangan.
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, menegaskan bahwa kepolisian memberikan perhatian serius terhadap aliran dana pembangunan tersebut.
Sebagai wilayah yang terus berbenah pasca-pemekaran, tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel menjadi fondasi krusial agar anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Sinergi Penegak Hukum dan Langkah Preventif
Sebagai bentuk komitmen pencegahan dini, Polda Papua Tengah menyambut baik langkah proaktif Gubernur Papua Tengah yang telah menjalin kerja sama strategis dengan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kolaborasi lintas sektoral ini dinilai efektif untuk memperketat koridor pengawasan di berbagai tingkatan pemerintahan daerah.
Namun, pengawasan di tingkat atas saja tidak cukup. Brigjen Pol. Jermias menyoroti pentingnya sentuhan pembinaan langsung hingga ke level pemerintahan terbawah, yakni para kepala kampung atau desa.
Menurutnya, banyak aparatur desa yang rentan tersandung persoalan hukum bukan semata-mata karena niat jahat, melainkan keterbatasan pemahaman terhadap aspek administrasi keuangan yang kompleks.
Oleh karena itu, ia mendorong agar unsur penegak hukum dilibatkan secara aktif memberikan edukasi dan pendampingan teknis di lapangan. Pendekatan persuasif ini diyakini mampu meminimalisasi kesalahan prosedur sekaligus mencegah potensi tindak pidana korupsi sejak dari hulu.
"Coba gandeng kami: jaksa, polisi, kemudian KPK mungkin untuk pendampingan tadi. Minimal kita kasih tahu kepada kepala kampung ini... kalau kau salah berarti kau berhadapan dengan itu," ujar Jermias, Senin, 16 November 2026.
Komitmen Transparansi dan Pengawalan Hukum
Di sisi lain, Polda Papua Tengah memastikan bahwa penegakan hukum terhadap berbagai indikasi penyelewengan anggaran akan terus dikawal secara transparan dan akuntabel.
Pihak kepolisian juga membuka ruang seluas-luasnya bagi publik serta insan media massa untuk turut memantau perkembangan penanganan kasus hukum secara objektif hingga tuntas di pengadilan.
Melalui sinergi antara pencegahan, pendampingan, dan penindakan yang tegas, pengelolaan dana publik di Papua Tengah diharapkan kian transparan, sehingga akselerasi kesejahteraan masyarakat dapat terwujud tanpa dibayangi oleh persoalan hukum yang merugikan negara.(*)
Editor : Agung Trihandono