Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Awasi Dana Otsus,  Polda Papua Tengah Dorong Pendampingan Ketat Kepala Kampung

T
Penulis: Theresia F. Tekege❯
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, saat memberikan keterangan terkait evaluasi pengelolaan dana publik di wilayah Papua Tengah. (CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, saat memberikan keterangan terkait evaluasi pengelolaan dana publik di wilayah Papua Tengah. (CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, MIMIKA-Pengelolaan dana publik di daerah otonom baru (DOB) kembali menjadi sorotan tajam aparat penegak hukum. Di tengah upaya percepatan pembangunan, transparansi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta alokasi dana kampung di Provinsi Papua Tengah menuntut penguatan sistem pengawasan yang lebih komprehensif demi menghindari celah penyimpangan.

Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, menegaskan bahwa kepolisian memberikan perhatian serius terhadap aliran dana pembangunan tersebut. 

Sebagai wilayah yang terus berbenah pasca-pemekaran, tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel menjadi fondasi krusial agar anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Advertisement

Sinergi Penegak Hukum dan Langkah Preventif

Sebagai bentuk komitmen pencegahan dini, Polda Papua Tengah menyambut baik langkah proaktif Gubernur Papua Tengah yang telah menjalin kerja sama strategis dengan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kolaborasi lintas sektoral ini dinilai efektif untuk memperketat koridor pengawasan di berbagai tingkatan pemerintahan daerah.

Advertisement

Namun, pengawasan di tingkat atas saja tidak cukup. Brigjen Pol. Jermias menyoroti pentingnya sentuhan pembinaan langsung hingga ke level pemerintahan terbawah, yakni para kepala kampung atau desa. 

Menurutnya, banyak aparatur desa yang rentan tersandung persoalan hukum bukan semata-mata karena niat jahat, melainkan keterbatasan pemahaman terhadap aspek administrasi keuangan yang kompleks.

Oleh karena itu, ia mendorong agar unsur penegak hukum dilibatkan secara aktif memberikan edukasi dan pendampingan teknis di lapangan. Pendekatan persuasif ini diyakini mampu meminimalisasi kesalahan prosedur sekaligus mencegah potensi tindak pidana korupsi sejak dari hulu.

"Coba gandeng kami: jaksa, polisi, kemudian KPK mungkin untuk pendampingan tadi. Minimal kita kasih tahu kepada kepala kampung ini... kalau kau salah berarti kau berhadapan dengan itu," ujar Jermias, Senin, 16 November 2026.

Advertisement

Artikel Terkait

Operasi Patuh Noken 2026 Polda Papua Tengah Dimulai, Hati-hati Knalpot Brong

Operasi Patuh Noken 2026 Polda Papua Tengah Dimulai, Hati-hati Knalpot Brong

Polda Papua Tengah menggelar Operasi Patuh Noken 2026 selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. 

Cegah Api Meluas, Polda Papua Tengah Tangani Karhutla di Nabire Barat

Cegah Api Meluas, Polda Papua Tengah Tangani Karhutla di Nabire Barat

Polda Papua Tengah bergerak cepat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Jum

Usung Tema Polri untuk Masyarakat, Polda Papua Tengah Gelar Lomba dari Noken hingga E-Sport

Usung Tema Polri untuk Masyarakat, Polda Papua Tengah Gelar Lomba dari Noken hingga E-Sport

Polda Papua Tengah menyiapkan berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat dari beragam kalangan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 Tahun 2026. Mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, kegi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer