Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU: Polisi Periksa Bupati Mimika Sebagai Saksi 

Wahyu Welerubun • Dipublikasikan Senin, 16 November 2026 | 12:35 WIB
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini. (CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini. (CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).

CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Mimika terus bergulir di ranah hukum. 

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah mengambil langkah tegas dengan memeriksa lebih dari 40 saksi, termasuk memanggil dan memeriksa Bupati Mimika dalam perkara yang menyita perhatian publik ini.

Pemeriksaan maraton ini menandai keseriusan aparat penegak hukum dalam membongkar aliran dana negara di wilayah otonom baru tersebut.

Pemeriksaan Saksi dan Pemanggilan Bupati Mimika

Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, mengungkapkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan rasuah dana hibah KPU ini telah memanggil puluhan orang guna dimintai keterangan. 

Tidak berhenti pada saksi-saksi dari lingkaran internal penyelenggara, penyidik juga telah meminta keterangan dari kepala daerah setempat.

"Untuk bupati kemarin kita sudah lakukan pemanggilan sebagai saksi, sudah kita lakukan pemeriksaan," ujar Jermias di Mimika, Senin (16/11/2026). 

Ia menegaskan, proses hukum ini tidak akan berhenti pada satu atau dua nama saja. Kepolisian memastikan bakal membidik pihak-pihak lain yang memegang jabatan atau memiliki keterlibatan langsung saat peristiwa korupsi tersebut terjadi.

Saat ini, penyidik tengah bersiap melangkah ke tahap lanjutan dengan menghadirkan para saksi ahli guna memperkuat pembuktian yuridis.

"Langkah berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan saksi ahli. Saksi ahli ini kaitannya semuanya ada di Jakarta, tapi ini salah satu konsen saya untuk bisa terus mengawal proses hukum ini sampai ke pengadilan," tegasnya.

Meski demikian, pihak kepolisian belum dapat membeberkan angka pasti kerugian keuangan negara yang timbul akibat perkara ini. Perhitungan kerugian tersebut masih digodok dan akan segera diumumkan secara transparan melalui forum resmi penegak hukum.

"Belum, karena ini baru masih pemeriksaan. Nanti kan kita akan ekspos," imbuhnya.

Peringatan Keras untuk Pejabat Daerah

Pengusutan kasus dana hibah KPU ini dinilai memiliki arti strategis bagi tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua Tengah. Kapolda secara terbuka menyampaikan pesan penegasan agar kasus ini menjadi peringatan keras (warning) bagi seluruh pejabat di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Menurutnya, jarak geografis dan anggapan jauh dari pengawasan pusat tidak boleh dijadikan celah untuk menyalahgunakan keuangan negara.

"Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini memberikan warning kepada seluruh pejabat yang ada di Papua Tengah dan di Kabupaten Mimika agar berhati-hati dalam menggunakan uang negara," ujar Jermias. (*)

Editor : Agung Trihandono
dana hibah mimika Ceposonline.com korupsi