CEPOSONLINE.COM, MIMIKA - Ratusan sopir truk mendatangi Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (5/11/2026) pagi.
Kedatangan para pengemudi ini guna menuntut jaminan keamanan dan perlindungan hukum akibat maraknya aksi intimidasi, penghadangan, hingga perusakan armada yang mereka alami saat bekerja.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 10.35 WIT tersebut berakar dari perselisihan dan persaingan antarkelompok buruh angkut batu di wilayah setempat.
Para sopir mengungkapkan bahwa aksi pelemparan batu dan penghadangan kerap terjadi di sejumlah titik rawan, di antaranya kawasan SP3, area Koramil, hingga Perempatan Jayanti.
Koordinator sopir truk, Daud Lawa Padang, menegaskan bahwa para pengemudi sejauh ini selalu kooperatif dan melunasi kewajiban finansial kepada pemilik lahan maupun buruh sesuai tarif kesepakatan. Namun, gesekan di lapangan terus terjadi akibat ketiadaan wadah koordinasi tunggal di antara kelompok buruh.
"Kami tidak mempermasalahkan harga maupun kesepakatan yang berlaku. Kami hanya ingin mendapatkan kepastian dan jaminan keamanan agar bisa bekerja dengan tenang, tanpa adanya penghadangan, pelemparan, maupun pengerusakan kendaraan," ujar Daud di hadapan aparat kepolisian.
Berdasarkan data Kepolisian, terdapat empat kelompok buruh angkut batu berbasis primordial/suku yang beroperasi di wilayah Mimika, yakni: Kelompok Bundaran SP2, Kelompok SP3, Kelompok Perempatan Kuala Kencana dan Kelompok Perempatan Jayanti.
Tidak adanya wadah koordinasi tunggal diduga memicu kecemburuan sosial antarkelompok suku tersebut bilamana sopir truk hanya memilih menggunakan jasa buruh dari salah satu titik lokasi.
Adapun aspirasi dari para sopir tersebut diterima langsung oleh jajaran kepolisian setempat.
Kapolsek Kuala Kencana, AKP Djemi Reinhard, dalam keterangannya menyatakan bahwa pihak kepolisian akan bertindak cepat dengan menggalang koordinasi bersama Kepala Kampung Mimika Ginung dan Kepala Kampung Pioka Kencana untuk meredam potensi gangguan Kamtibmas, termasuk mengantisipasi keterlibatan oknum pemuda yang dipengaruhi minuman keras.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pihak distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kami juga mendorong terbentuknya wadah atau organisasi buruh agar aktivitas di lapangan dapat dikoordinasikan dengan baik," ujarnya.
Sebagai penanganan darurat, polisi mengimbau para sopir untuk menghindari area rawan konflik dan segera melapor jika menemukan unsur pidana.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Mimika, AKP Yulius Harikatang, mengungkapkan bahwa Polres Mimika akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh kelompok buruh beserta koordinatornya untuk mengagendakan mediasi lintas sektor.
"Kami akan memfasilitasi mediasi dengan melibatkan seluruh kelompok buruh angkut batu, para sopir, tokoh adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi bersama. Kami juga mengimbau seluruh pihak agar menahan diri, tidak melakukan tindakan anarkis, serta mengutamakan keamanan dan ketertiban," tegas Yulius.
Mediasi lintas sektor tersebut nantinya direncanakan bakal mengunci aturan main yang jelas di lapangan. Mulai dari penetapan titik muat resmi, sistem giliran kerja, penyetaraan harga batu, hingga batasan jarak angkut guna memutus mata rantai konflik antarsuku secara permanen.
Setelah mendapatkan penjelasan dan garansi penanganan dari aparat, ratusan sopir truk membubarkan diri secara tertib. Namun, publik kini menanti solusi konkret agar jalanan Mimika tak lagi menjadi medan pertaruhan nyawa bagi para pekerja roda empat. (*)