CEPOSONLINE.COM, MIMIKA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika terancam limbung pada tahun anggaran 2026 menyusul terjun bebasnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mencapai angka Rp800 miliar.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menjelaskan bahwa merosotnya setoran royalti ini merupakan dampak dari kendala operasional yang sempat menghambat volume produksi Freeport.
“Kita semua tahu bahwa 80 persen APBD Kabupaten Mimika bersumber dari DBH pertambangan. Kalau produksinya turun, maka penerimaan kita juga pasti turun. Penurunan tahun ini dipicu oleh berkurangnya aktivitas produksi,” ujar Bupati, Jumat (10/4/2026).
Johannes memaparkan bahwa penurunan ini terbilang drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Mimika, pada tahun 2025, daerah masih menerima DBH sebesar Rp1,9 triliun. Namun, untuk tahun 2026, angka tersebut menciut menjadi Rp1,1 triliun.
Kondisi fiskal daerah pun kian terjepit. Meski telah memperhitungkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pemkab Mimika diprediksi masih harus menambal defisit anggaran yang cukup lebar.
“Jadi defisit Rp600 miliar ini harus kita upayakan melalui sumber dana lain, seperti optimalisasi retribusi dan pajak daerah,” tutur Johannes.
Menurut Johannes, penurunan royalti ini tidak hanya memukul kas daerah Mimika, namun juga berdampak secara sistemik pada postur penerimaan negara. Kendala produksi di Freeport menjadi faktor utama yang mengoreksi setoran ke kas pemerintah pusat.
Kini, pemerintah daerah dituntut melakukan efisiensi ketat dan mencari alternatif pendapatan asli daerah (PAD) agar program pembangunan tidak terhenti akibat ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif. (*)
Editor : Agung Trihandono