Modus Penipuan Aktivasi IKD, Masyarakat Mimika Diminta Waspada

Wahyu Welerubun • Dipublikasikan Kamis, 8 Januari 2026 | 15:02 WIB
Tangkapan layar Surat Edaran Bupati Mimika tentang Pencegahan Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital serta update data kependudukan.
Tangkapan layar Surat Edaran Bupati Mimika tentang Pencegahan Penipuan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital serta update data kependudukan.

CEPOSONLINE.COM,MIMIKA - Akhir-akhir ini masyarakat Mimika sedang ramai membicarakan modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mengenai aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

 

Perlu diketahui bahwa modus aktivasi IKD dapat berakibat pada penyalahunaan data pribadi, kerugian finansial langsung, hilangnya kepercayaan pada layanan digital, hingga risiko kejahatan lanjutan.

 

Untuk mencegah hal itu terjadi, Bupati Mimika, Johannes Rettob mengimbau masyarakat Mimika, organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan usaha Milik Daerah (BUMD), kepala-kepala distrik hingga pemerintahan di tingkat kampung agar senantiasa waspada.

 

Imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 52 Tahun 2025 yang diterbitkan di Timika pada 3 Oktober 2025 lalu.

 

Surat Edaran Bupati ini dikeluarkan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 400.8/11298/Dukcapil Tanggal 12 September 2025 perihal pencegahan penipuan terkait aktivasi IKD serta update data dokumen kependudukan.

 

Dalam surat edaran ini, Bupati Johannes menyampaikan lima poin penting guna menjadi perhatian bersama.

 

Yang pertama, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak pernah menghubungi masyarakat secara personal melalui surat, WhatsApp, SMS, telepon dan/atau video call dalam melakukan aktivasi IKD, update data dan dokumen kependudukan lainnya.

 

Kedua, proses aktivasi IKD hanya dilakukan secara tatap muka di Dinas Dukcapil kabupaten/kota, UPT Dinas Dukcapil kabupaten/kota dan atau tempat pelayanan resmi Dukcapil lainnya.

 

Ketiga, dalam rangka meningkatkan kewaspadaan untuk pencegahan terhadap modus penipuan, Kepala Dinas Dukcapil dapat melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi secara terus menerus kepada masyarakat agar tidak mudah memberikan data pribadi yang berdampak pada penyalahgunaan data dan dokumen kependudukan.

 

Keempat, terhadap adanya laporan terkait modus aktivasi IKD maupun update data dan dokumen kependudukan, Kepala Dinas Dukcapil dapat segera membantu korban penipuan untuk melapor secara online pada laman websire: https://www.patrolisiber.id, sedangkan untuk laporan fisik Dinas Dukcapil dapat menghubungi korban untuk membuat laporan polisi di wilayah hukum Polres Mimika. (*)

Editor : Elfira Halifa
mimika Ceposonline.com modus penipuan IKD atau Identitas Kependudukan Digital