Soroti Karhutla hingga Pemadaman Listrik Berulang, GMNI Gelar Aksi Demo Damai 

Yulius Sulo • Dipublikasikan Senin, 16 November 2026 | 13:35 WIB
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia  Merauke saat menggelar aksi demo damai, Senin (16/11/2026)  
(CEPOSONLINE.COM/SULO)
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia  Merauke saat menggelar aksi demo damai, Senin (16/11/2026)   (CEPOSONLINE.COM/SULO)  

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Merauke menggelar aksi damai dengan menyuarakan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Merauke, Senin (16/11/2026).

Aksi demo damai yang dilakukan sekitar 15 orang mahasiswa tersebut diawali dari 
Lingkaran Brawijaya Merauke  dengan long march menuju Kantor Bupati Merauke dengan membawa  sejumlah pamlet yang isinya antara lain GMNI bukan untuk menggantikan penguasa tetapi mengingatkan penguasa. Pamflet lainnya berisi, siswa minum air waduk, pejabat minum air kemasan. 

Para mahasiwa tersebut  menyoroti berbagai persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pencemaran asap, keterbatasan air bersih, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), hingga pelayanan kelistrikan yang dinilai masih menjadi keresahan masyarakat.


Selain itu, GMNI juga menyoroti persoalan kemacetan, ketertiban lalu lintas, pemerataan akses transportasi, pendidikan, pemberdayaan generasi muda serta peningkatan kualitas pelayanan publik.


Salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam orasi mahasiswa adalah pemadaman listrik yang terjadi berulang kali di wilayah Kabupaten Merauke.
GMNI menilai kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat. 

Karena itu, mereka meminta PLN memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab gangguan listrik maupun langkah penanganan yang dilakukan.


"Kami tahu bahwa Bapak dan Ibu, masyarakat Kabupaten Merauke, sebagian besar juga ada di sini dan mengalami dampak dari pemadaman listrik berulang. Ini menjadi keresahan kami. Tidak ada kejelasan dari PLN. Kami meminta transparansi dari kepala PLN," tegas koordinator Lapangan  Yohanes Were saat berorasi di depan kantor bupati, Senin (16/11/2026). 

Dalam orasinya, Yohanes Were menegaskan, aksi yang pihaknya lakukan ini  gerakan murni mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

 Mereka menyatakan akan terus menyuarakan berbagai persoalan tersebut hingga mendapatkan perhatian dan penyelesaian dari instansi terkait.


Para pendemo tersebut kemudian diterima wakil bupati Merauke Fauzun Nihayah bersama Sekda Kabupaten Meruake Yermias Paulus Ruben Ndken, Asisten I Setda Merauke Yanuarius Katmok dan Asisten III Setda Florentinus Suhono  Suryono. 

Di hadapan Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihayah,  Yohanes Mere menyampaikan aspirasi mereka mulai dari  Karhutla sampai masalah pemadaman listrik yang dialami masyarakat.   
 
Wabup Fauzun Nihayah menegaskan,  Pemerintah Kabupaten Merauke terbuka terhadap kritik, masukan maupun aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa melalui aksi demonstrasi.
 
Fauzun menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.

"Kami pemerintah daerah tidak alergi dikritik. Kami tidak alergi untuk adik-adik menyampaikan pendapat. Ini juga bagian dari wujud demokrasi kita," ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah justru ingin mengetahui lebih jauh berbagai persoalan dan aspirasi yang menjadi perhatian mahasiswa. Sebab, melalui penyampaian pendapat tersebut, pemerintah dapat memperoleh masukan dan mengetahui kondisi yang dirasakan masyarakat.

Fauzun menegaskan, setiap aspirasi yang disampaikan dan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa tidak semua persoalan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, pihaknya akan berupaya meneruskan dan menyuarakannya kepada pemerintah yang memiliki kewenangan.

"Kalau memang menjadi kewenangan kami, pasti akan kami tindak lanjuti. Tetapi adik-adik juga perlu mengetahui bahwa ada beberapa kewenangan yang tidak semuanya berada di pemerintah daerah. Itu juga pasti akan kami suarakan ke pemerintah yang lebih atas," jelasnya.

Karena itu, Fauzun berharap audiensi tersebut dapat menjadi ruang komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah daerah untuk menggali lebih jauh persoalan yang disampaikan melalui aksi demonstrasi.

Ia berharap seluruh aspirasi mahasiswa dapat disampaikan secara terbuka sehingga pemerintah daerah memperoleh informasi yang jelas untuk menjadi bahan perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

"Kami berharap pertemuan atau audiensi kali ini bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari adik-adik semua terkait apa yang menjadi aspirasi," pungkasnya.  (*)

Editor : Agung Trihandono
aksi demo damai mahasiswa Merauke Ceposonline.com karhutla