CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Hak Ulayat serta Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Selatan.
Kegiatan yang berlangsung di Merauke, Sabtu (14/11/2026), ini bertujuan menjaring masukan, saran, dan pandangan konstruktif dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi regulasi yang sedang disusun.
Wakil Ketua III DPRP Papua Selatan, Yoseph Albin Gebze, saat membuka kegiatan FGD tersebut mengatakan, penyusunan Raperdasus ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menata sekaligus memberikan landasan hukum bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Papua Selatan.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah eksekutif maupun yudikatif, menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Hal ini diperlukan untuk membangun kesamaan pemahaman sehingga aturan yang dihasilkan nantinya dapat diterapkan di seluruh wilayah Papua Selatan.
"Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan dapat merumuskan pikiran-pikiran positif untuk menata langkah ke depan," ujarnya di Merauke, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan peserta dalam forum diskusi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pansus, tim penyusun, maupun tenaga ahli untuk menyempurnakan substansi Raperdasus.
Karena itu, ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan forum tersebut dengan memberikan masukan konstruktif, terutama menyangkut pengakuan hak ulayat dan keberadaan masyarakat hukum adat di Papua Selatan.
Sementara itu, Ketua Pansus, Yoseph Wanan, menegaskan bahwa FGD tersebut difokuskan pada pembahasan substansi draf Raperdasus. Dengan demikian, forum ini diharapkan tidak melebar pada persoalan-persoalan masa lalu, tetapi lebih diarahkan untuk merumuskan aturan yang dapat menjadi pedoman ke depan.
Penyusunan regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, kenyamanan, serta perlindungan terhadap masyarakat adat, khususnya tujuh suku asli yang mendiami wilayah Papua Selatan.
Di sisi lain, regulasi tersebut juga diharapkan dapat mengakomodasi keberadaan seluruh masyarakat yang telah hidup berdampingan dan beranak cucu di wilayah Papua Selatan.
Dengan adanya Perdasus ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak adatnya, sehingga pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Selatan dapat berjalan secara adil, tertib dan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.(*)
Editor : Jimianus Karlodi