CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Hak Ulayat serta Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Selatan.
Kegiatan yang berlangsung di Merauke, Sabtu (14/11/2026), ini bertujuan menjaring masukan, saran, dan pandangan konstruktif dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi regulasi yang sedang disusun.
Wakil Ketua III DPRP Papua Selatan, Yoseph Albin Gebze, saat membuka kegiatan FGD tersebut mengatakan, penyusunan Raperdasus ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menata sekaligus memberikan landasan hukum bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Papua Selatan.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah eksekutif maupun yudikatif, menjadi bagian penting dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Hal ini diperlukan untuk membangun kesamaan pemahaman sehingga aturan yang dihasilkan nantinya dapat diterapkan di seluruh wilayah Papua Selatan.
"Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan dapat merumuskan pikiran-pikiran positif untuk menata langkah ke depan," ujarnya di Merauke, Sabtu (14/11/2026).
