Dua Perkara Segera Masuk Pengadilan Tipikor, Kajari Merauke Kirim Peringatan untuk Kepala Kampung
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE-Kepala kampung di wilayah Papua Selatan diminta mengelola dana desa secara transparan dan bertanggung jawab.
Kejaksaan mengingatkan, penyimpangan penggunaan uang negara, terlebih jika disertai unsur kesengajaan atau niat jahat, dapat berujung pada proses hukum.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Paris Manalu saat memberikan arahan kepada para kepala kampung pada worshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2026 di Kabupaten Merauke, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, kehadiran kejaksaan bukan semata-mata untuk melakukan penindakan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah kampung dalam mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.
“Kami ini saudara. Berkonsultasilah kalau ada masalah. Ruang itu kami siapkan di kejaksaan. Di samping penegakan hukum dan pengawasan, kami juga membuka ruang agar jika ada temuan, tidak langsung masuk ke ranah pidana. Ada mekanisme yang bisa ditempuh, tetapi harus saling berkoordinasi,” tegasnya.
Meski demikian, Paris mengingatkan bahwa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tidak boleh diabaikan. Jika kewajiban mengembalikan kerugian negara tidak dipenuhi sesuai waktu yang telah diberikan, kejaksaan akan mengambil langkah hukum.
Ia bahkan mengungkapkan, dalam waktu dekat terdapat dua perkara yang tengah diteliti berkasnya dan dipersiapkan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jayapura.
“Dalam minggu ini kami sementara meneliti berkasnya. Minggu depan langsung eksekusi, langsung kirim ke Pengadilan Tipikor Jayapura,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Boven Digoel. Menurutnya, sebelumnya sudah ada tiga pejabat yang ditahan dan proses penegakan hukum terhadap perkara lainnya masih akan berlanjut.
Karena itu, ia meminta para kepala kampung tidak menganggap pengelolaan dana desa sebagai hal yang bisa dilakukan sesuka hati. Dana desa merupakan uang negara yang penggunaannya telah diatur dan harus dapat dipertanggungjawabkan.
