CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Memasuki tahun kedua kepemimpinan definitif di Provinsi Papua Selatan, tanda-tanda pelantikan pejabat administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) masih dinanti.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, membeberkan alasan di balik belum dilaksanakannya mutasi dan pelantikan pejabat di lingkup pemprov.
Menurut Apolo, pengisian jabatan eselon III dan IV tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui prosedur administrasi yang ketat dan mengantongi lampu hijau dari pemerintah pusat.
Salah satu syarat mutlak adalah adanya Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum akhirnya disetujui oleh kementerian terkait.
"Prosedurnya, jabatan eselon III dan IV harus mendapatkan rekomendasi, kemudian dilakukan pertimbangan teknis di BKN atau Pertek. Setelah itu mendapat persetujuan menteri, baru kita lantik," ujar Apolo Safanpo kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Mantan Rektor Universitas Cenderawasih (Uncen) ini menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin mengambil risiko dengan mengabaikan prosedur tersebut. Pasalnya, jika aturan ini dilanggar, pemprov terancam sanksi berat berupa pemblokiran atau penangguhan sistem kepegawaian dari pusat.
Dampaknya tentu akan merugikan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri, mulai dari hambatan dalam kenaikan pangkat hingga macetnya pengurusan hak-hak kepegawaian lainnya.
Apolo mengungkapkan, sejatinya proses pengajuan Pertek untuk pengisian jabatan ini sempat diajukan pada tahun 2024 silam dan bahkan telah diterbitkan pada masa jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan sebelumnya.
Namun, Pj Gubernur saat itu memilih untuk tidak langsung melakukan pelantikan dan menyerahkan estafet pengisian jabatan kepada gubernur definitif. Akibat penundaan tersebut, masa berlaku dokumen krusial itu kadaluarsa sebelum gubernur definitif resmi masuk.
"Harusnya sudah bisa dilantik waktu itu. Tetapi begitu gubernur definitif masuk, masa berlaku Pertek tersebut sudah habis. Pertek itu hanya berlaku tiga bulan, sehingga harus diajukan kembali," jelas Apolo.
Selain masalah masa berlaku dokumen, tantangan lain dalam pengisian jabatan ini adalah pemenuhan persyaratan teknis yang komprehensif bagi para ASN. Seleksi tidak hanya berpatokan pada pangkat dan golongan semata, melainkan juga rekam jejak pendidikan dan pengalaman struktural.
Sebagai contoh, seorang ASN yang ingin menduduki jabatan eselon III wajib memiliki pengalaman minimal di jabatan eselon IV, serta telah merampungkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklat PIM) sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kadang-kadang kita berpikir pangkat dan golongannya sudah memenuhi, tetapi ternyata ada persyaratan teknis lainnya. Misalnya, pernah mengikuti Diklat PIM III atau IV, kemudian harus pernah menduduki jabatan tertentu," imbuhnya.
Saat ini, Pemprov Papua Selatan tengah mengulang kembali proses pengajuan Pertek kepada BKN guna memastikan seluruh calon pejabat yang diusulkan benar-benar bersih dari potensi masalah administrasi dan memenuhi kualifikasi.
Apolo berharap proses birokrasi ini dapat rampung dalam waktu dekat, sehingga pelantikan pejabat eselon III dan IV bisa segera dieksekusi setelah mengantongi izin resmi dari BKN dan menteri.
"Kita sedang mengajukan Pertek lagi. Kalau Perteknya disetujui BKN dan mendapat persetujuan menteri, bisa kita lantik. Kita harapkan awal-awal tahun depan," pungkasnya. (*)
Editor : Jimianus Karlodi