CEPOSONLINE.COM, MERAUKE- Pemerintah Provinsi Papua Selatan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan melalui konsultasi publik.
Regulasi ini diharapkan menjawab persoalan akses sekaligus mendorong pemerataan layanan kesehatan di empat kabupaten.
Kegiatan tersebut berlangsung di Swiss-Belhotel, Merauke, Senin (9/11/2026).
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten III Setda Papua Selatan Albert Rapami menekankan bahwa pembangunan daerah juga harus diukur dari kemampuan pemerintah menjamin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan terjangkau.
“Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus salah satu unsur utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Apolo dibacakan Albert.
Menurutnya, pembangunan kesehatan di Papua Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan. Wilayah yang luas, persebaran penduduk yang tidak merata, hingga keterbatasan transportasi turut memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Persoalan lain meliputi ketersediaan fasilitas, pemerataan tenaga kesehatan, pembiayaan, serta kualitas pelayanan. Penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular maupun tidak menular, kesehatan lingkungan, dan pemenuhan gizi juga membutuhkan perhatian.
Karena itu, penyusunan kebijakan kesehatan perlu memperhatikan kondisi masyarakat di Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat.
“Kita membutuhkan kebijakan yang kontekstual, yang memperhatikan karakteristik wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta kebutuhan riil masyarakat di empat kabupaten,” ujarnya.
Apolo berharap Ranperda tersebut menjadi landasan pembangunan sistem kesehatan daerah yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penguatan layanan kesehatan dasar hingga rujukan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia pun mengingatkan agar konsultasi publik memberikan kontribusi nyata terhadap penyempurnaan rancangan. Peserta diminta menyampaikan kritik, saran, dan rekomendasi secara terbuka serta konstruktif.
“Jangan sampai konsultasi publik hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi tidak memberikan pengaruh terhadap substansi rancangan peraturan daerah,” tegasnya.
Kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan bersama tim penyusun, Apolo meminta seluruh masukan dicatat, dikaji, dan ditindaklanjuti.
Ia juga menekankan agar pengaturan dalam Ranperda selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat maupun kabupaten. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kapasitas kelembagaan daerah.
“Kita ingin melahirkan sebuah regulasi yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Selatan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Konsultasi Publik, dr. Ignatius Yerry Mario, mengatakan Papua Selatan sebagai daerah otonom baru membutuhkan landasan hukum kesehatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.
“Bidang kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan landasan hukum daerah yang memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Selatan,” ujarnya.
Yerry menjelaskan, Raperda tersebut diarahkan untuk memperjelas pembagian peran, kewenangan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan. Rancangan ini juga diharapkan memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Untuk menghimpun beragam pandangan, panitia mengundang 62 orang dari 40 unsur atau instansi. Undangan ditujukan kepada unsur pemerintah provinsi, Majelis Rakyat Papua Selatan, perangkat daerah terkait, dinas kesehatan kabupaten, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, dan perguruan tinggi.
Tokoh adat, tokoh agama, serta mitra pembangunan seperti WHO, UNICEF, dan Global Fund turut diundang untuk memberikan masukan.
Menurut Yerry, pelibatan berbagai pihak diperlukan agar pembahasan dapat menggambarkan kebutuhan masyarakat, persoalan tenaga kesehatan, serta kondisi pelayanan di lapangan.
Seluruh masukan akan dicatat dan dikelompokkan berdasarkan isu untuk menjadi bahan penyempurnaan Ranperda. Proses ini sekaligus bertujuan menyelaraskan pengaturan dan menghindari tumpang tindih kewenangan.
Setelah konsultasi publik, tahapan penyusunan dilanjutkan dengan penyempurnaan rancangan, harmonisasi atau fasilitasi bersama kementerian dan lembaga terkait, serta pembahasan bersama DPR Papua Selatan sesuai mekanisme yang berlaku.(*)
Editor : Agung Trihandono