CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merauke mengakui masih memiliki keterbatasan alat untuk memantau kualitas udara, air dan tanah di tengah kondisi kabut asap yang dirasakan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Saat ini, DLH Merauke hanya memiliki satu alat pemantau kualitas udara atau SPUK yang ditempatkan di kawasan Kantor Bupati Merauke. Alat tersebut terintegrasi dengan sistem pusat dan dapat memantau kondisi kualitas udara secara real time.
Dari hasil pemantauan alat tersebut, kondisi kualitas udara di Merauke masih berada dalam batas ambang yang ditetapkan sehingga belum menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan.
Namun, DLH mengakui hasil tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kualitas udara di seluruh wilayah Merauke, terutama kawasan yang berdekatan dengan titik api atau sumber asap.
“Kalau kita lihat secara real time, itu masih ada di batas ambang, artinya tidak melebihi kekhawatiran,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke Dominikus Catur Risal kepada media ini di Merauke, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, kondisi di lapangan bisa saja berbeda dengan hasil pemantauan alat yang berada di Kantor Bupati. Sebab, lokasi titik api atau asap yang jauh dari alat pemantau dapat memiliki kualitas udara yang berbeda.
“Bisa jadi karena dekat dengan risiko titik api atau titik asap, kalau kita pakai alat yang memang untuk mengukur parameter itu, bisa jadi mungkin akan berbeda dengan yang ada di SPUK yang di Kantor Bupati,” ujarnya.
Karena itu, DLH menilai perlu adanya alat pemantau kualitas udara yang bersifat portabel sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengukuran langsung di lokasi-lokasi yang terdampak kabut asap.
“Kita mencoba untuk ke depan ada alat pantau yang secara portable, yang bisa nanti mengukur kandungan udara terkait dengan masalah kebakaran,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini DLH Merauke belum memiliki perangkat yang memadai untuk melakukan pengukuran kualitas udara, air maupun tanah secara langsung di berbagai lokasi.
Pengadaan alat tersebut, menurutnya, juga membutuhkan dukungan anggaran serta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengukuran dan menganalisis hasilnya.
“Perlu ada SDM yang memang harus mampu untuk hal itu,” ujarnya.
Meski hasil alat pemantau yang tersedia masih menunjukkan kondisi dalam batas ambang, DLH tidak mengabaikan keluhan masyarakat yang merasakan dampak kabut asap saat ini.
Menurutnya, keluhan seperti mata perih dan gangguan akibat udara yang dihirup masyarakat menjadi hal yang perlu dikaji lebih lanjut.
“Kalau dilihat secara kasat mata, bisa jadi. Dari apa yang dirasakan masyarakat, banyak yang mengeluhkan mata perih dan udara yang mereka hirup. Mereka merasakan itu, sehingga mestinya sudah harus kita kaji sama-sama,” pungkasnya. (*)
Editor : Lucky Ireeuw