CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemalangan lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan pemilik ulayat di Kampung Wanam Distrik Ilwayab menarik perhatian pemerintah pusat. Pemilik ulayat memalang menggunakan salib merah. Simbol yang dianggap sakral secara adat dan sosial.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin turun langsung mengunjungi lokasi Jumat (2/1). Menhan didampingi Pangdam XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Lucky Avianto.
Sjafrie mengatakan pembangunan infrastruktur jalan, pencetakan sawah, dan dukungan sarana pertanian tidak hanya membuka keterisolasian wilayah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ekonomi lokal.
“Pembangunan ini bertujuan memberikan akses hidup yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan kemandirian pangan bagi masyarakat,” katanya. Menhan memastikan hak-hak masyarakat adat tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Tanah dan alam di sini adalah titipan leluhur menurutnya.
Sementara kuasa hukum masyarakat pemilik ulayat, Tedy Wakum menyampaikan mengeluarkan empat poin pernyataan yaitu mendesak Menhan menghormati aksi salib merah yang dilakukan masyarakat adat yang tanah mereka diserobot dan digusur paksa untuk PSN.
Kedua, mendesak Menhan mengevalusi penempatan militer di lokasi PSN Merauke dan lebih khusus Batalion 804 di Wanam karena proyek PSN tersebut bermasalah dan diduga kuat terjadi tindakan pelanggaran HAM. Ketiga, mendesak Kemenhan untuk menghentikan semua aktivitas bersama Jhonlin Group di Wanam dan tarik semua pasukan dari Wanam karena menimbulkan ketakutan dan trauma bagi masyarakat yang hak atas tanah adatnya telah dirampas untuk PSN.
“Terakhir Kemenhan, Bupati dan Gubernur segera bertemu dengan presiden untuk menyampaikan hasil pertemuan tanggal 23 Desember di Wanam bahwa semua masyarakat pemilik Hak ulayat menolak tanah mereka diserahkan untuk lokasi PSN,” tutup Tedy. (*)
Editor : Agung Trihandono