CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Pleno Penetapan definisi Orang Asli Papua (OAP) di Gedung MRP, Jumat (20/11/2026) cukup panas, mengingat kelompok masyarakat adat dan perempuan mengajukan protes saat Ketua MRP Nerlince Wamuar hendak mengetuk palu penetapan hasil pleno.
Wamuar menjelaskan, rumusan definisi OAP merupakan tindak lanjut rapat dengar pendapat (RDP) akbar yang dihadiri Dewan Adat se-Tanah Papua, perwakilan perempuan, tokoh pemuda, pimpinan sinode gereja, dan masyarakat umum.
Rumusan awal memuat tiga kategori. Pertama, genealogis penuh dari kedua orang tua OAP.
Kategori Kedua, genealogis perkawinan campur dari salah satu orang tua OAP.
Kategori Ketiga yakni jalur pengakuan atau pengangkatan adat.
Kategori ketiga, yang sebenarnya tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, ditolak MRP dalam rapat gabungan. "Jadi kita cuma dua saja," ujar Wamuar.
Ia mencontohkan kasus warga non-Papua yang diangkat secara adat di Papua Barat Daya, serta seseorang yang diakui satu suku dan dijadikan dasar mencalonkan diri sebagai wakil gubernur.
Wamuar juga membedakan istilah orang asli Papua dan orang Papua. Orang Papua mencakup semua yang berada di Tanah Papua dan berkontribusi bagi daerah ini, sedangkan istilah asli hanya untuk dua kategori di atas.
Bagi non-OAP yang lahir dan besar di Papua, MRP membuka kemungkinan pemberian rekomendasi, misalnya di bidang pendidikan dan hak ekonomi.
Meski MRP menolak kategori ketiga, kelompok adat dan perempuan tetap menyampaikan protes. Tokoh adat perempuan Papua wilayah Tabi-Mamta, Lydia Mokai, menyebut ada kejanggalan dalam proses pleno.
Menurut Lydia, peserta dari unsur adat diundang sejak pukul 13.00 WIT, tetapi baru dipersilakan masuk ruang sidang setelah pukul 17.00 WIT.
Di dalam ruangan, mereka merasa hanya diminta mendengarkan hasil yang telah disusun. "Kami pikir kami diundang untuk sama-sama menyelesaikan definisi orang asli Papua," katanya.
Lydia menyampaikan dua keberatan utama. Pertama, poin yang memberi hak sama bagi non-Papua yang lahir dan besar di Papua, menurutnya harus dihapus.
Kedua, kewenangan MPR memberikan rekomendasi hingga tingkat kampung, yang ia pertanyakan dasarnya. "Kalau bisa MRP yang fasilitasi, rakyat yang kerja," ujarnya.
Kendati demikian istri dari Ketua MRP Nerlince Wamuar menegaskan hasil pleno belum final.
MRP se-Tanah Papua bersama kepala daerah se-Tanah Papua diundang Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua ke Nabire pada 23-24 November 2026 untuk menyatukan persepsi mengenai definisi OAP.
Setelah itu, hasilnya akan dibawa ke Menteri Dalam Negeri di Jakarta. "Kami dari MRP juga akan menyampaikan hasil keputusan kepada Gubernur Papua dan DPRP," tutup Wamuar (*)