CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Maraknya aksi pemalangan jalan utama hingga penyegelan fasilitas publik di Kota Jayapura menjelang akhir tahun semakin menyita perhatian publik.
Praktik pemalangan yang sudah berulang kali terjadi sejak bulan-bulan sebelumnya kini dinilai berada pada tahap yang memprihatinkan karena berdampak langsung pada mobilitas warga serta sektor pelayanan dasar.
Rentetan aksi ini kembali mencuat setelah ruas jalan strategis di Jalan Raya Holtekamp sempat dipalang pada Senin (10/11/2026). Tak berhenti di situ, giliran kompleks Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres BTN Kotaraja yang terpaksa ditutup rapat akibat pemalangan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik hak ulayat pada Selasa (10/11/2026).
Fenomena yang terus berulang ini memicu sorotan tajam dari kalangan dewan perwakilan rakyat hingga gelombang keluhan dari masyarakat luas.
Menanggapi situasi yang tak kunjung usai ini, Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura dari jalur Fraksi Kelompok Khusus, Ferdinand Hanuebi, memberikan pandangan kritis terkait akar penyebab tindakan nekad masyarakat tersebut.
Ferdinand menegaskan bahwa aksi pemalangan tidak terjadi begitu saja tanpa dorongan alasan mendasar.
Menurutnya, tindakan tersebut kerap menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menagih komitmen yang tak kunjung direalisasikan oleh pemerintah daerah.
"Kalau kita bicara pemalangan masyarakat, kita mulai dari pemahaman bahwa pemalangan itu adalah bagian dari cara mereka menyampaikan aspirasi. Apa yang selama ini mereka lihat dan sampaikan mungkin mengalami keterlambatan respon atau jawaban dari pihak pemerintah, sehingga bermuara pada tindakan pemalangan," jelas Ferdinand, saat di konfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (11/11/2026).
Untuk itu kata Ferdinand, pemerintah diharapkan harus melihat polemik yang terjadi ini secara jernih kenapa pemalangan ini terus berulang, pasti ada pemicu utama di baliknya yang harus diselesaikan?.
Lebih dari itu, Wakil lll DPR Kota Jayapura itu mengingatkan pentingnya kepekaan dan kecepatan respon dari jajaran pemerintah dalam mengawal janji-janji politik maupun kesepakatan adat yang pernah diutarakan kepada masyarakat adat pemegang hak ulayat.
"Pemerintah harus bertindak dan merespon cepat. Karena kalau kita sudah menyampaikan janji, masyarakat pasti akan terus menuntut," tegas Ferdinand.
Di lapangan, aksi pemalangan jalan dan gedung publik menuai kritik keras dari warga Kota Jayapura.
Meski memahami keberadaan tuntutan hak ulayat, masyarakat menilai metode penyampaian aspirasi dengan melumpuhkan sarana umum adalah tindakan yang salah sasaran dan sangat merugikan pihak tak bersalah. (*)
Editor : Lucky Ireeuw