CEPOSONLINE.COM, MIMIKA — Kepolisian Resor (Polres) Mimika tengah mendalami laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, terhadap salah satu media online lokal beserta jajaran redaksi dan narasumbernya. Laporan resmi tersebut dilayangkan pada Minggu, 20 September 2026.
Kapolres Mimika, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, menyatakan bahwa penyelidikan saat ini masih berjalan dan pihaknya telah meminta keterangan dari tiga orang saksi.
"Sudah tiga orang saksi yang sudah diperiksa," ujar AKBP Alredo saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu (11/11/2026).
Kapolres menyebutkan bahwa pemeriksaan mencakup unsur pelapor serta pegawai dari pemerintah daerah.
Terkait substansi laporan yang berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik, pihak kepolisian menegaskan pentingnya prosedur uji materi melalui lembaga berwenang sebelum memanggil pihak terlapor.
Saat ini, Kasat Reskrim Polres Mimika tengah bertolak ke Jakarta untuk berkoordinasi secara langsung dengan Dewan Pers.
Langkah ini diambil untuk memastikan keabsahan produk jurnalistik yang dipersoalkan serta menentukan apakah sengketa tersebut tunduk pada mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Kita harus memastikan dulu dong, produk ini sah atau tidak sebagai produk redaksi. Nanti analisa dari dewan pers seperti apa, ya, berarti kita tindak lanjuti," kata AKBP Alredo.
Polres Mimika berkomitmen untuk tidak berspekulasi dalam menilai dugaan pelanggaran tersebut dan menyerahkan penilaian produk jurnalistik kepada Dewan Pers.
Pemeriksaan terhadap pihak terlapor dijadwalkan akan menyusul setelah hasil koordinasi resmi dan analisis dari Dewan Pers rampung diterima oleh penyidik.
(*)
