CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Ketua DPR Papua Denny H. Bonai prihatin melihat kondisi bangunan SD YPK Randawaya I, Distrik Teluk Ampimoi, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mengalami kerusakan cukup parah.
Sekolah yang menjadi salah satu bagian dari sejarah pendidikan di wilayah tersebut kini menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana.
Kondisi itu diketahui Denny saat melakukan kunjungan dalam rangka reses di daerah pemilihannya, Kabupaten Kepulauan Yapen.
Denny mengatakan, kondisi bangunan sekolah tersebut sangat memprihatinkan. Sejumlah ruang kelas mengalami kerusakan sehingga tidak lagi layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar.
"Saya melihat sekolah itu kasihan sekali. Randawaya itu tidak jauh dari kota, paling lambat dua jam, sebenarnya satu jam, tetapi karena jalannya jelek sehingga bisa sampai dua jam," kata Denny, Jumat (4/9/2026)
Menurutnya, Kampung Randawaya merupakan salah satu kampung tua di Distrik Teluk Ampimoi. Di kampung tersebut terdapat SD YPK yang selama ini menjadi tempat anak-anak setempat memperoleh pendidikan dasar.
Namun, sejak 2018 bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan akibat gempa dan kondisi bangunan yang semakin menurun.
"Bangunannya dari 2018 sudah hancur. Dihantam gempa dan sebagainya. Lantainya semen, tetapi sekarang sudah tinggal pasir-pasir saja. Akhirnya tidak layak untuk anak-anak," ujarnya.
Akibat keterbatasan ruang kelas, proses belajar mengajar pun harus dilakukan dengan kondisi seadanya. Dari sejumlah ruangan yang ada, hanya tiga ruang yang masih dalam kondisi cukup baik. Bahkan, satu ruangan terpaksa digunakan untuk dua kelas.
Melihat kondisi tersebut, Denny kemudian memberikan bantuan untuk memperbaiki tiga ruang kelas yang mengalami kerusakan cukup parah. Selain ruang kelas, bantuan juga diarahkan untuk pembangunan toilet sekolah yang selama ini belum tersedia.
"Waktu reses kemarin saya turun dan memberikan bantuan untuk rehab tiga ruangan yang sudah hancur sekali itu, sekaligus toilet. SD itu tidak ada toilet," katanya.
Denny menyebutkan, SD YPK Randawaya saat ini memiliki sekitar 100 siswa. Menurutnya, kondisi sarana pendidikan yang tidak memadai tentu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kenyamanan anak-anak dalam mengikuti proses belajar.
Tidak hanya persoalan bangunan, kondisi tenaga pendidik di sekolah tersebut juga menjadi perhatian. Dari seluruh guru yang mengajar, hanya satu orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah. Sementara guru lainnya masih berstatus tenaga honorer.
Ia menyebutkan, para guru honorer tersebut kini menerima honor sekitar Rp1,5 juta per bulan. Namun, jumlah tersebut dinilai masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan mereka, terutama untuk biaya transportasi menuju lokasi sekolah.
"Kalau Rp1,5 juta itu habis di transportasi saja sudah. Cuma karena mereka lebih kepada pengabdian," tuturnya.
Denny menegaskan, persoalan pendidikan di SD YPK Randawaya tetap akan menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Sebab, pengelolaan sekolah dasar merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten.
"SD itu tanggung jawabnya pemerintah kabupaten, makanya kita pasti koordinasi. Kita jaring aspirasi. Kalau saya fokus ke bangunan dulu. Kita bantu dulu, setelah itu baru kita bicara SDM yang ada di situ," pungkasnya. (*)