KSP: Otsus Segera Dievaluasi Sesuai Arahan Presiden
JAYAPURA- Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan, tidak boleh ada aksi kampanye penolakan Otonomi Khsusus (Otsus) di seluruh wilayah oleh kelompok manapun. Hal ini dinilai tidak mengakui kontribusi kebijakan otsus yang telah berjalan selama ini di papua.
“Menurut saya itu berlebihan, apa sih yang membuat mereka mengartikan kegagalan otsus, kalau ada kegagalan berarati kita semua yang gagal,” papar Kapolda usai Coffee Morning Kebangsaan menyambut HUT ke 75 Kemerdekaan Indonesia di Hotel Aston, Jumat (17/7).Lanjut Kapolda yang juga sebagai putra asli Papua ini, jika benar Otsus itu gagal, maka dirinya tidak mungkin menjadi seorang Kapolda.
“Apa sebenarnya yang membuat mereka mengatakan kegagalan Otsus, kalau begitu gagal dong adek-adek kita yang bersekolah pilot saat ini, gagal dong dokter-dokter yang saat ini menguasai pemerintahan juga gagal pemimpin di tanah ini, mulai dari Gubernur, Wakil Guberura, MRP DPR dan semeua orang papua gagal semuanya,” kata Kapolda.
Kapolda menegaskan, apa maknannya mereka mengatakan kegagalan Otsus, padahal diberikan hak keseluruhan.“Otsus itukan hak yang tidak dipunyai saudara kita di wilayah lain. Kita harus bersyukur untuk itu. Saya tidak setuju kalau mereka melakukan upaya-upaya kampanye, itu namanya provokasi,” kata Kapolda.
Sementara itu, sebelumnya Tenaga Ahli Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Laus Rumayom menyampaikan, persoalan otsus adalah hak setiap orang. Tetapi harus rasional bahwa ada kebijakan Otsus secara regulasi dan dana otsus tersebut jadinya apa. Seperti dunia Pendidikan selama beberapa tahun terakhir, bagaimana pelayanan publik dalam bidang kesehatan, infrastrutur dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Silakan saja menolak dan tidak menolak, tapikan kita harus punya data dan itu yang saya minta kepada Gubernur, DPR dan MRP untuk sajikan data,” ucap Laus usai mengikuti coffee morning di Mapolda Papua, Rabu (8/7).
Pihaknya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Papua secara luas, titik besar dalam melihat otsus berhasil atau tidak. Perlu mengevaluasi para penyelenggara negara di papua. Yang terpenting, ada penyajian data.
“Kalau tidak ada data bagaimana kita bisa berbicara otsus berhasil atau tidak. Orang akan melihat kamu gugat negara dasarya apa ? Bilang otsus gagal dasarnya mana. Sementara data saja tidak ada,” tatarnya.
Menurutnya, Otsus segera dievaluasi. Sebagaimana arahan presiden tentang bagaimana mengevaluasi otsus, Laus sendiri sudah menyampaikan kepada ketua DPR dan ketua MRP sebagai pihak yang paling berwenang untuk melakukan evaluasi berbasis peran dan fungsi.
“Tidak harus Otsus dipolitisasi lebih luas lalu diarahkan ke dialog Jakarta dan dialog-dialog politis. Itu memang bagian dari dinamika yang tidak bisa kita hindari. Tetapi sektornya adalah para bupati dan walikota, baik Papua dan Papua Barat. Karena mereka pengguna anggaran, yang punya rakyat dan seharusnya mereka bisa memberikan laporan kepada presiden,” pungkasnya. (fia/wen)
Editor : Administrator