Tolak MBG dan Tuntut Pendidikan, Massa Ancam Bawa Korban Keracunan
CEPOSONLINE.COM,SORONG – Puluhan massa aksi menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (21/9). Mereka menolak pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut pendidikan gratis di seluruh Tanah Papua.
Aksi tersebut dipicu kasus dugaan keracunan yang dialami 26 pelajar dan lima guru SMP Muhammadiyah Al Amin Kota Sorong setelah mengonsumsi MBG beberapa waktu lalu.
Dari pantauan media ini, massa aksi membakar ban bekas dan berorasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Massa juga membawa sejumlah poster berisi tuntutan, di antaranya “PAPUA DARURAT PUTUS SEKOLAH”, “KERACUNAN MBG = TRAUMA DAN ANAK TAKUT SEKOLAH”, “PRABOWO STOP JADIKAN RAKYAT SEBAGAI KELINCI DARI MBG BERACUN”, serta “DEMI MASA DEPAN PAPUA, GRATISKAN PENDIDIKAN DI SELURUH TANAH PAPUA”.
Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Yosep Nauw mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap program MBG sekaligus tuntutan agar pemerintah menggratiskan pendidikan mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi di seluruh Tanah Papua.
“Hari ini kami turun aksi dengan satu isu, yaitu tolak MBG dan gratiskan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi di seluruh Tanah Papua,” kata Yosepus.
Menurutnya, massa aksi bergerak dari dua titik, yakni Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) dan kawasan Sorong City, sebelum melakukan long march menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Yosep mengatakan, massa memilih Kantor Gubernur Papua Barat Daya sebagai lokasi aksi karena pemerintah provinsi dinilai memiliki kewenangan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
Namun, hingga aksi berlangsung, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tidak menemui massa.
“Tujuan kami bukan ke mereka tiga, tapi tujuan kami ke wakil gubernur yang hari ini sebagai pelaksana atau Ketua Badan Gizi Daerah di Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Lanjutnya, aksi tersebut bukan kali pertama dilakukan dengan tuntutan serupa. Menurut Yosep, aksi sebelumnya juga telah dilakukan pada 2 Mei, namun pihaknya mengaku belum mendapatkan respons sesuai yang diharapkan.
