Herlin menegaskan BGN harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG, khususnya di Papua.
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan secara maksimal dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Namun ketika terjadi persoalan, pemerintah daerah justru menjadi pihak yang paling depan menangani dampaknya.
"Selama ini pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan MBG. Giliran ada masalah, pemerintah daerah dari provinsi sampai kabupaten/kota, bahkan kampung, ikut menyelesaikan masalah," tegas Herlin, dihadapan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI (Purn.) Trenggono, saat melakukan peninjauan lapangan, Kamis (6/8/2026).
Herlin juga mengungkapkan bahwa saat dugaan keracunan terjadi di Depapre, pihak yang pertama kali memberikan bantuan kepada para korban bukan pemerintah pusat, melainkan gereja dan masyarakat adat.
"Ketika masalah ini terjadi, yang menangani pertama adalah gereja dan adat. Mereka yang hadir lebih dulu membantu masyarakat. Karena itu dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, pemerintah daerah harus dilibatkan secara langsung," ujarnya.
Ia menilai pelibatan pemerintah daerah harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan program.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan pihak-pihak terbaik di daerah ikut terlibat sehingga program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. (*)
Editor : Elfira Halifa