Abisai Rollo Tindaklanjuti Aduan UMKM, Oknum Petugas Bapenda Bakal Dipindahkan

Mustakim Ali • Dipublikasikan Senin, 16 November 2026 | 12:49 WIB
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo.(CEPOSONLINE.COM/Takim)
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo.(CEPOSONLINE.COM/Takim)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA — Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., menindaklanjuti pengaduan seorang pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terkait dugaan tindakan oknum petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura yang dinilai tidak sesuai prosedur dalam proses penagihan pajak.

Aduan tersebut disampaikan Julianus, pemilik usaha kopi keliling Kopi Raya, dalam kegiatan ruang publik Torang Tanya Wali Kota Jawab, Senin (16/11/2026). 

Dalam kesempatan itu, Julianus membeberkan sejumlah persoalan yang dialaminya terkait proses penagihan pajak oleh oknum petugas berinisial RA.

Beberapa hal yang dipersoalkan di antaranya kenaikan tagihan pajak yang dinilai tidak wajar dalam rentang waktu relatif singkat, adanya dugaan penawaran investasi kepada pelaku usaha, hingga permintaan sejumlah dana untuk keperluan operasional penagihan.

Julianus mengaku tidak memahami dasar dan prosedur dari tindakan yang dilakukan oknum petugas tersebut. 

Karena itu, ia meminta perhatian langsung dari Wali Kota agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti dan tidak kembali dialami pelaku UMKM lainnya.

Menanggapi pengaduan tersebut, Abisai Rollo mengatakan telah memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan Julianus.

Wali Kota bahkan menyebut telah meminta agar oknum petugas yang dilaporkan tersebut dipindahkan dari tugasnya.

"Namanya sudah disampaikan, saya sudah panggil Plt Bapenda. Saya minta ambil tindakan terhadap yang bersangkutan. Saya kira dipindahkan, karena dia terlalu menekan masyarakat," tegas Abisai dusela kegiatan di Entrop.

Menurutnya, petugas yang diberikan tanggung jawab melakukan pemungutan pajak harus bekerja sesuai aturan dan mengedepankan prinsip keadilan. 

"Jangan sampai proses penagihan justru membuat masyarakat, khususnya pelaku UMKM, merasa terbebani atau tertekan," bebernya.

Abisai juga mengingatkan bahwa para pelaku usaha merupakan bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura. 

Karena itu, pemerintah harus memberikan pelayanan dan perlakuan yang adil kepada seluruh wajib pajak.

"Mereka itu adalah bagian dari sama-sama untuk berusaha meningkatkan PAD Kota Jayapura. Jadi, bantulah mereka, bukan ditekan seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, Julianus menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Jayapura yang telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan secara langsung sekaligus merespons pengaduan yang disampaikan.

Ia berharap tindak lanjut pemerintah tidak hanya berhenti pada persoalan yang dialaminya, tetapi juga menjadi langkah perlindungan bagi seluruh wajib pajak, terutama pelaku UMKM di Kota Jayapura.

Menurut Julianus, penanganan terhadap dugaan penyimpangan dalam proses penagihan pajak penting dilakukan agar tidak muncul korban berikutnya dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah tetap terjaga.

Ia juga berharap seluruh petugas Bapenda menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga upaya meningkatkan PAD tidak justru menjadi beban bagi masyarakat yang sedang berusaha mengembangkan usahanya.(*)

Editor : Agung Trihandono
Pemkot jayapura Ceposonline.com umkm Abisai Rollo