CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di Kota Jayapura membutuhkan kerja bersama dan harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah kota hingga tingkat distrik, kelurahan dan kampung.
Hal tersebut disampaikan Abisai saat membuka Rapat Koordinasi Data Kemiskinan yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Jayapura di Hotel Suni Abepura, Kamis (20/8/2026).
Abisai mengatakan, berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor, angka kemiskinan Kota Jayapura pada 2023 berada di kisaran 10 persen, kemudian menjadi 10,47 persen pada 2024, dan meningkat menjadi 12,03 persen pada 2025.
“Ini berarti angka kemiskinan kita meningkat. Karena itu, saya berharap kita semua berkolaborasi dan bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Kota Jayapura serendah-rendahnya,” kata Abisai.
Menurut Abisai, data kemiskinan harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi secara lebih terarah.
Karena itu, pemetaan hingga tingkat distrik, kelurahan dan kampung dinilai penting agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau nanti datanya menunjukkan di distrik mana, kelurahan mana, bahkan kampung mana yang angka kemiskinannya masih tinggi, maka kita harus kolaborasi untuk menekannya,” kata Abisai.
Ia menilai, pemerintah distrik, kelurahan dan kampung memiliki peran penting karena berada paling dekat dengan masyarakat. Kepala kampung, khususnya, diharapkan aktif memberikan informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.
Abisai menegaskan, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan dari tingkat pemerintah kota. Dibutuhkan keterlibatan seluruh jajaran pemerintahan agar setiap wilayah dapat menyusun langkah penanganan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Abisai juga mendorong keterlibatan sektor swasta, perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya menekan angka kemiskinan di Kota Jayapura.
Menurutnya, kondisi keuangan negara yang tengah menghadapi efisiensi menuntut pemerintah untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Keterbatasan anggaran, kata dia, tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi perhatian terhadap masyarakat miskin.
“Dengan situasi negara yang tidak baik-baik saja, ada efisiensi dan sebagainya, tetapi dengan kemampuan keuangan yang ada, saya berharap kita semua kembali berusaha menekan angka kemiskinan ini supaya menurun,” ujarnya.
Ia menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.
Pemerintah dapat mengoptimalkan program OPD, sementara sektor swasta, perbankan dan BUMD dapat mengambil peran melalui dukungan program pemberdayaan maupun penguatan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Abisai meminta hasil rakor tidak berhenti sebatas pemutakhiran dan pemetaan data. Data tersebut harus diterjemahkan menjadi program konkret yang menyasar wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Ini menjadi bagian dari pemerintah bersama seluruh masyarakat Kota Jayapura. Pihak swasta, perbankan, semua OPD harus mengambil bagian,” tegasnya.
Ia berharap melalui kerja bersama tersebut, angka kemiskinan di Kota Jayapura dapat ditekan secara bertahap. Pemerintah, kata Abisai, harus memastikan setiap kebijakan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Persoalan kemiskinan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena itu, mari kita bekerja sama dan berkolaborasi untuk menekan angka kemiskinan di Kota Jayapura,” pungkasnya.(*)
Editor : Elfira Halifa