CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengakui bahwa penerapan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS pada retribusi parkir di Kota Jayapura belum berjalan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan.
Menurut Rustan, kebijakan tersebut merupakan salah satu terobosan Pemerintah Kota Jayapura untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.
Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan hasilnya belum optimal.
"Program ini merupakan langkah maju dalam mendukung digitalisasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Namun, implementasinya di lapangan oleh Dishub belum maksimal sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh," ujarnya ke Cepos, Rabu (1/7/2026).
Rustan menegaskan, Pemerintah Kota Jayapura akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pembayaran QRIS tersebut. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, baik dari sisi pengawasan, kesiapan petugas, maupun kepatuhan pengguna jasa parkir.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan Kota Jayapura segera melakukan pembenahan agar sistem pembayaran non-tunai tersebut dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penerimaan daerah.
"Dinas Perhubungan harus segera berbenah. Sistem yang sudah dibangun harus benar-benar dijalankan dengan baik sehingga tujuan digitalisasi pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah bisa tercapai," tegasnya.
Rustan berharap, setelah dilakukan evaluasi dan pembenahan, penerapan QRIS pada retribusi parkir dapat berjalan lebih optimal, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran parkir secara non-tunai.
Pemerintah Kota Jayapura berkomitmen terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, modern, dan akuntabel.(*)
Editor : Lucky Ireeuw