CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Pemerintah Kota Jayapura menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jayapura Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Jayapura, Kamis (12/3/2026).
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan, penyelenggaraan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan forum perencanaan pembangunan setiap tahun.
“Ini merupakan amanat Undang-Undang, di mana pemerintah daerah wajib melaksanakan Musrenbang sebagai penjabaran dari visi dan misi pemerintah daerah untuk jangka waktu satu tahun,”ungkap Abisai Rollo.
Ia berharap Musrenbang kali ini mampu menghasilkan program pembangunan yang berkualitas serta benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyatukan gagasan, aspirasi, serta langkah konkret antara pemerintah dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan Kota Jayapura.
Dalam kesempatan itu, Abisai Rollo menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus difokuskan pada sembilan agenda prioritas yang akan menjadi arah utama penyusunan RKPD tahun 2027.
Sembilan agenda prioritas tersebut meliputi pemulihan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, peningkatan akses dan kualitas pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia unggul, serta peningkatan layanan kesehatan yang berorientasi pada upaya preventif.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan penguatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta sektor pariwisata.
Lalu kemudian peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan terhadap perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
Prioritas lainnya adalah percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, pemantapan ekosistem sosial, keagamaan dan kerukunan warga, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan transformasi digital.
Abisai menegaskan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar serius mengikuti seluruh tahapan pembahasan Musrenbang serta mengkaji secara mendalam setiap program dan kegiatan yang diusulkan.
“Setiap OPD harus mampu merumuskan program yang tepat dan menetapkan skala prioritas yang jelas untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan di Kota Jayapura pada tahun 2027,”tegas pria yang biasa disapa ABR ini.
ABR menambahkan, program-program yang telah menunjukkan hasil baik perlu terus didorong dan ditingkatkan, sementara berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat harus dijawab melalui program prioritas yang tepat sasaran.
Dalam penyusunan program pembangunan, wali kota juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tetap mengacu pada dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis (Renstra), serta rencana kerja (Renja) OPD agar menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menyesuaikan program pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah.
Saat ini, Pemerintah Kota Jayapura masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar berasal dari sektor perdagangan dan jasa.
“Dengan keterbatasan fiskal daerah, setiap program pembangunan harus disusun secara realistis dan berdasarkan prioritas agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,”katanya.
Abisai juga meminta agar seluruh program pembangunan diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, program Pemerintah Provinsi Papua, serta program prioritas Pemerintah Kota Jayapura.
Khusus untuk pembangunan fisik, ia mengingatkan agar setiap proyek memperhatikan status kepemilikan tanah serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kota Jayapura.
Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah konflik dengan masyarakat adat yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.
Sementara itu melalui forum Musrenbang ini, ABR berharap terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi berbagai program pembangunan yang berasal dari usulan masyarakat, hasil reses DPRK, maupun program dari OPD sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan daerah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. (*).
Editor : Elfira Halifa