Kejari Jayawijaya Akui Putusan PK Sengketa Lahan Belum Dieksekusi Dan Tunggu Hasil Gugatan Baru

Deni Tonjau • Dipublikasikan Rabu, 18 November 2026 | 13:13 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Ahmad Latupono, Insert, aktivitas Pengisian BBM di APMS Putra Baliem Mandiri Rabu (17/ 11/2026). (CEPOSONLINE.COM/DENI)
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Ahmad Latupono, Insert, aktivitas Pengisian BBM di APMS Putra Baliem Mandiri Rabu (17/ 11/2026). (CEPOSONLINE.COM/DENI)

CEPOSONLINE.COM, WAMENA - Status hukum lahan yang menjadi objek sengketa Pemkab Jayawijaya dan PT. Putra Baliem Mandiri belum sepenuhnya tuntas karena putusan peninjauan kembali (PK) telah terbit pada 7 Mei 2024 kejari Jayawijaya mengklaim putusan tersebut belum dieksekusi namun menunggu hasil gugatan baru. Rabu (18/11/2026)

Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Ahmad Latupono mengatakan, dalam perkara tersebut kejaksaan bertindak sebagai kuasa substitusi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejak 2024. Kejaksaan mendampingi pemerintah daerah dalam proses hukum terkait sengketa lahan APMS Putra Baliem Mandiri tersebut.

“Gugatan pada tingkat peninjauan kembali telah ditolak. Dengan demikian, putusan PK telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Namun, pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut belum dilakukan, kita tunggu hasil gugatan baru ,” ungkapnya di Wamena. 

Hanya terkait putusan ini belum ada eksekusi atau lain sebagainya yang dilakukan, namun perkara ini kembali muncul gugatan baru yang diajukan pihak atas nama Magira. Gugatan tersebut berkaitan dengan objek lahan yang sama dan saat ini masih berproses di PN dan PTUN Jayapura.

“Proses persidangan gugatan baru tersebut telah memasuki tahap duplik. Karena perkara perdata itu masih berjalan, kami belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh mengenai status objek tanah yang disengketakan.”Kata Ahmad Latupono

Saat ini, Kejari Jayawijaya selaku Jaksa Pengacara Negara masih menunggu sampai putusan perkara perdata ini berkekuatan hukum tetap, apabila  amar putusannya sudah jelas, berarti tinggal pengadilan melakukan eksekusi.

Secara terpisah Kuasa Hukum  PT Putra Baliem Mandiri Chairul Siregar mengklaim jika hasil putusan PK PK  Nomor 1031 PK/PDT/2024 tertanggal 30 September 2024, itu menerangkan menolak gugatan dan dikembalikan sebelumnya, bukan mengadili, sehingga dalam perkara ini sebenarnya belum ada yang menang.

“Jadi Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung itu tidak memenangkan kedua belah pihak baik, Penggugat dan tergugat serta hak lahan dikembalikan  ke masyarakat pemilik hak ulayat sehingga perlu di jelaskan agar masalah ini tak berlarut-larut,” tutupnya (*)

Editor : AdminDua
Papua Pegunungan Ceposonline.com BBM kejari