CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Bank Dunia kini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat pada tahun 2026.
Adapun perlambatan tersebut dipicu kombinasi tekanan eksternal, meningkatnya beban fiskal pemerintah, serta ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi.
Bank Dunia menyebut laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan tertahan akibat melemahnya investasi dan ekspor di tengah kondisi global yang belum stabil.
"Pertumbuhan PDB diproyeksikan akan melambat menjadi 5,0 persen di tahun 2026, seiring dengan tekanan eksternal yang membebani investasi dan ekspor," tulis Bank Dunia dikutip dari Reuters.
Dalam laporan Bank Dunia tersebut dimana proyeksi tersebut berada di bawah target pemerintah yang mematok pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 hingga 6 persen.
Meski demikian, konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh sekitar 5 persen sepanjang 2026 berkat berbagai stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah.
Sementara konsumsi pemerintah diprediksi meningkat lebih tinggi hingga 8,7 persen.
Namun, Bank Dunia mengingatkan bahwa ketergantungan pada belanja negara sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi mengandung risiko besar.
Ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas di tengah meningkatnya kebutuhan subsidi energi dan berbagai program belanja yang ambisius.
Selain tekanan dari dalam negeri, situasi geopolitik global juga menjadi ancaman serius.
Konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah diperkirakan berlanjut sepanjang 2026 dan berpotensi mengganggu pasokan energi serta rantai logistik dunia.
Akibatnya, harga minyak mentah Brent diperkirakan bertahan di kisaran USD94 per barel, atau sekitar USD24 lebih tinggi dibanding asumsi harga minyak yang digunakan dalam APBN 2026.
Kenaikan harga minyak tersebut dipandang dapat memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung pemerintah.
"Harga minyak yang lebih tinggi meningkatkan biaya subsidi dan kompensasi energi, sementara depresiasi rupiah memperbesar biaya pembayaran utang luar negeri," tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Lembaga keuangan internasional itu juga menyoroti kondisi keuangan global yang diperkirakan masih ketat.
Tingginya imbal hasil obligasi dunia serta potensi kenaikan premi risiko dinilai dapat memicu tekanan baru apabila terjadi gejolak di pasar keuangan internasional.
Di sisi lain, permintaan global diperkirakan melemah sepanjang 2026 sebelum mulai pulih secara bertahap pada periode 2027 hingga 2028.
Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat kembali meningkat ke level 5,2 persen pada 2027–2028.
Namun, pemulihan tersebut sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menjalankan reformasi struktural yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional.
Faktor pendorong pemulihan itu antara lain membaiknya pasar komoditas, pertumbuhan kredit swasta yang lebih kuat, percepatan investasi melalui Danantara, serta kebijakan deregulasi dan penghapusan hambatan usaha.
"Proyeksi pemulihan menuju 5,2 persen pada periode 2027-2028 bergantung pada keberhasilan reformasi,"tegas Bank Dunia.
Disisi lainnya, Bank Dunia juga mencatat ekonomi Indonesia saat ini menghadapi tekanan akibat arus keluar modal yang cukup besar.
Kondisi tersebut turut menekan nilai tukar rupiah dan memicu kekhawatiran investor terhadap keberlanjutan berbagai program belanja pemerintah.
Menurut Bank Dunia, pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan tidak cukup hanya mengandalkan stimulus fiskal.
Tanpa reformasi yang mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi, berbagai insentif dan belanja pemerintah hanya akan memberikan dorongan sementara.
Karena itu, Bank Dunia mendorong pemerintah melakukan reformasi subsidi energi secara bertahap agar tekanan terhadap APBN dapat dikendalikan.
Lembaga tersebut menilai subsidi bahan bakar yang berlaku saat ini masih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dibanding rumah tangga miskin yang seharusnya menjadi sasaran utama bantuan pemerintah.
Momentum kenaikan harga minyak dunia, menurut Bank Dunia, dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem subsidi energi dengan mengalihkan anggaran ke program yang lebih tepat sasaran.
Kemudian memperluas bantuan langsung kepada 40 persen rumah tangga berpendapatan terendah serta meningkatkan investasi produktif dan perlindungan sosial.
Kondisi ini menjadi peringatan bahwa menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen tidak hanya membutuhkan belanja negara yang besar, tetapi juga reformasi struktural yang mampu menciptakan investasi berkualitas, lapangan kerja, dan produktivitas jangka panjang. (*).
Editor : Yohanes Palen