CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, kembali terpilih sebagai Presiden Urusan Negara untuk periode ketiga.
Hasil ini menegaskan kuatnya konsolidasi kekuasaan di negara tersebut, sekaligus memperlihatkan kesinambungan kepemimpinan dinasti Kim yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Penetapan kembali Kim sebagai kepala Komisi Urusan Negara lembaga tertinggi dalam pengambilan kebijakan diumumkan melalui kantor berita resmi KCNA.
Jabatan ini menempatkannya sebagai figur sentral dalam mengendalikan arah politik, militer, dan strategi nasional Korea Utara.
Melansir laporan media internasional, Sidang Pertama Majelis Rakyat Tertinggi periode ke-15 pada 22 Maret 2026 secara resmi memilih kembali Kim Jong Un sebagai Presiden Urusan Negara Republik Rakyat Demokratik Korea.
KCNA menyebut keputusan tersebut sebagai “aktivitas kenegaraan pertama” dalam periode parlemen terbaru.
Dalam pernyataan resminya, KCNA menegaskan bahwa pemilihan ulang itu mencerminkan “kehendak dan keinginan bulat seluruh rakyat Korea".
Narasi ini konsisten dengan pola komunikasi politik Pyongyang yang menampilkan kesatuan penuh antara pemimpin dan masyarakat.
Namun, sejumlah analis internasional menilai proses tersebut tidak bersifat kompetitif.
Sistem politik di Korea Utara diketahui hanya mengajukan satu kandidat dalam setiap pemilihan, sehingga hasilnya cenderung telah ditentukan sejak awal.
Peneliti dari Korea Institute for Defense Analyses, Lee Ho-ryung, menyebut proses tersebut sebagai “peristiwa yang sangat dikoreografikan dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya.”
Ia menilai, praktik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempertahankan legitimasi politik melalui prosedur formal.
Secara angka, hasil pemilihan kembali menunjukkan dukungan hampir mutlak, dengan 99,93 persen suara mendukung dan tingkat partisipasi mencapai 99,99 persen.
Pemerintah menyebut angka tersebut sebagai indikator loyalitas rakyat, sementara pengamat luar melihatnya sebagai cerminan kontrol politik yang sangat ketat.
Visual yang dirilis KCNA turut memperkuat simbolisme kekuasaan dinasti. Kim tampak duduk di pusat panggung dengan latar patung pendiri negara, Kim Il Sung, serta ayahnya, Kim Jong Il, yang menegaskan kesinambungan garis kepemimpinan sejak 1948.
Kim Jong Un sendiri mulai memimpin Korea Utara sejak 2011, menggantikan Kim Jong Il.
Sejak saat itu, ia terus memperkuat kendali atas negara, termasuk dalam pengembangan kekuatan militer dan program nuklir, serta membangun citra kepemimpinan yang kuat di dalam negeri.
Di sisi lain, sidang parlemen kali ini juga dinilai memiliki arti strategis lebih luas.
Sejumlah analis melihat kemungkinan adanya pembahasan perubahan konstitusi, termasuk redefinisi hubungan dengan Korea Selatan sebagai hubungan antara dua negara yang bermusuhan.
Analis dari Korea Institute for National Unification, Hong Min, menilai bahwa arah kebijakan ke depan dapat dilihat dari bahasa yang digunakan Kim dalam pidatonya.
Pergeseran istilah seperti “reunifikasi nasional” ke arah yang lebih tegas dinilai sebagai indikator perubahan kerangka ideologis dan geopolitik.
Sidang tersebut juga berlangsung setelah pertemuan lima tahunan Partai Pekerja Korea, yang selama ini menjadi forum utama dalam merumuskan arah kebijakan jangka panjang negara.
Dengan capaian dukungan hampir 100 persen, pemilihan ulang Kim Jong Un tidak hanya menjadi formalitas politik, tetapi juga instrumen untuk menegaskan kontrol kekuasaan yang terpusat dan solid.
Pesan yang ingin disampaikan pun jelas yakni struktur kekuasaan di Korea Utara tetap kokoh, terjaga, dan nyaris tanpa ruang bagi perubahan yang tidak diinginkan. (*).
Editor : Yohanes Palen