CEPOSONLINE.COM, BIAK – Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus ditekan hingga sekitar Rp33,1 miliar.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mewujudkan struktur APBD yang lebih sehat, sekaligus memastikan penggunaan anggaran difokuskan pada program pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi prioritas.
Penegasan itu disampaikan Bupati Mansnembra saat memberikan arahan dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Gedung Negara BBN 1, Senin (9/11).
Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Z.L. Mailoa, Kepala BPKAD Gunadi, Kepala Bappeda, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
Dalam arahannya, Bupati menjelaskan bahwa kondisi APBD yang sehat harus tercermin dari keseimbangan antara kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan belanja pemerintah. Menurutnya, defisit anggaran bukan sesuatu yang dilarang, sepanjang direncanakan secara terukur, memiliki dasar pembiayaan yang jelas, dan tetap berada dalam batas ketentuan yang berlaku.
"APBD itu harus sehat. Apa yang dimaksud dengan APBD sehat? Sebenarnya simpel saja. Yang bisa dimaknai adalah antara pendapatan dan belanja itu berimbang. Itu kuncinya di situ," tegas Mansnembra.
Bupati mengungkapkan, dalam proses awal penyusunan APBD 2027, akumulasi kebutuhan anggaran yang diusulkan perangkat daerah sempat menimbulkan defisit sekitar Rp99,8 miliar. Setelah dilakukan pembahasan, angka tersebut turun menjadi Rp49,3 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Sementara itu, berdasarkan laporan Kepala BPKAD Gunadi, proses verifikasi dan rasionalisasi yang dilakukan tim review telah kembali menekan proyeksi defisit menjadi Rp40,351 miliar.
Namun, angka tersebut masih perlu disesuaikan dengan batas defisit yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027.
"Masa 2027 kita masih mau berkutat di 49? Kita wajib mengacu ke PMK 76 Tahun 2026, 33 miliar 100 sekian defisit. Itu wajib," ujar Bupati, menekankan pentingnya disiplin dalam penyusunan anggaran.
Mansnembra juga mengingatkan bahwa ketika dirinya mulai menjabat pada Februari 2026, pemerintah daerah menghadapi kondisi defisit anggaran sekitar Rp89 miliar. Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian secara bertahap, termasuk melalui pembahasan perubahan anggaran dan penyusunan APBD tahun berikutnya.
Untuk mencapai target tersebut, Bupati meminta seluruh OPD lebih selektif menentukan kegiatan yang benar-benar mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mengakui bahwa setiap perangkat daerah memiliki program yang dianggap penting, tetapi keterbatasan keuangan mengharuskan pemerintah menetapkan skala prioritas secara lebih ketat.
"Semua kegiatan program pasti penting. Tapi kalau kita menunjuk secara bersama-sama, boleh lebih bijak lagi. Kita bisa melihat mana yang prioritas, pasti kita akan pilih itu," katanya.
Sejumlah komponen belanja operasional, seperti makan minum rapat, pertemuan, dan perjalanan dinas, menjadi perhatian dalam proses rasionalisasi.
Bupati bahkan menyatakan akan terlibat langsung dalam pembahasan rincian belanja beberapa OPD guna memastikan kesesuaian antara usulan kegiatan, sumber pendanaan, dan tingkat urgensinya.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berupaya menekan defisit tanpa mengabaikan kebutuhan wajib pemerintahan dan pelayanan dasar masyarakat.
Penyusunan APBD 2027 diharapkan tidak hanya menghasilkan keseimbangan fiskal yang lebih baik, tetapi juga memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat Biak Numfor. (*)